Kekayaan alam yang melimpah ruah seharusnya menjadi potensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lain orang, lain kepala. Di Riau sumber daya alam yang merupakan 'harta karun', oleh sebagian para penguasanya dianggap sebagai potensi besar untuk menambah kekayaan pribadi.Memasuki era otonomi daerah, tidak mustahil di Riau adalah lahan subur bagi tumbuhnya korupsi, karena uang triliun rupiah beredar di wilayah minyak ini. Tidak mengherankan jika Riau masuk dalam daftar target operasi pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pusat.
Maka, tidak aneh jika banyak pejabat Riau akhir-akhir ini harus berurusan dengan pihak kejaksaan, karena terlibat penyelewengan keuangan daerah.
Namun, patut disayangkan, semangat penegakan hukum di Bumi Lancang Kuning ini dapat dikatakan masih sebatas retorika. Institusi hukum seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kepolisian Daerah (Polda) Riau, dan pengadilan terekam belum bernyali menyeret penjahat berdasi ke proses pengadilan apalagi sampai ke rumah prodeo.
Buktinya, Kejati Riau belum juga menuntaskan lima kasus korupsi yang disorot masyarakat. Padahal, penyidikan sudah berlangsung hampir setahun. Pejabat Kejati Riau selalu melontarkan alasan klasik ketika penyidikan tidak kunjung usai.
Ketika Media menanyakan beberapa kasus yang belum diusut jawabannya selalu, ''Proses hukum terus berjalan, pemeriksaan saksi-saksi masih berlanjut, atau pemberkasan belum rampung.''
Masyarakat yang mendengar alasan itu hanya bisa mengelus dada melihat ketidakadilan hukum yang pertontonkan penegak hukum di Riau ini. Wajar jika lambannya penyidikan menyebabkan masyarakat berprasangka buruk terhadap jaksa. Istilah yang lazim diucapkan para kuli disket, kasus sudah di-86-kan.
Berdasarkan catatan Media, setidaknya, saat ini Kejati Riau tengah memproses lima kasus korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif maupun legislatif. Di antaranya, kasus korupsi 'berjemaah' yang dilakukan 45 anggota DPRD Kampar periode 1999-2004. Dalam kasus korupsi dana APBD Rp1,125 miliar itu kejaksaan baru menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Kampar Syaifuddin Efendi.
''Iktikad jaksa di Riau memberantas kejahatan kerah putih patut dipertanyakan. Sepertinya penegakan hukum berjalan di tempat. Tidak ada yang berubah di negeri ini,'' kata Direktur Kantor Bantuan Hukum (KBH) Riau Ali Husin Nasution.
Berikutnya, korupsi yang melibatkan para anggota DPRD Siak periode 1999-2004 dan pejabat Pemerintah Kabupaten Siak. Wakil rakyat dan birokrat setempat bermufakat menyelewengkan dana APBD 2001 sampai 2004. Dalam pemeriksaan sembilan saksi di Kejati Riau pada Januari 2005, terungkap biaya kegiatan Dewan melebihi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110/2003 dan biaya kunjungan kerja tidak dilengkapi bukti-bukti.
Dari Kabupaten Rokan Hilir dilaporkan anggota DPRD setempat menyelewengkan dana publik mencapai Rp8,7 miliar, lagi-lagi dengan dalih uang purnabakti, asuransi, tunjangan, dan renovasi ruang sidang.
Data yang disusun oleh Himpunan Pemuda Mahasiswa Rokan Hilir (Hipemarohi) menyebutkan sebagian dana APBD 2000 sampai 2003 digunakan untuk kepentingan pribadi.
Masih dari Rokan Hilir, korupsi juga merambah Dinas Kehutanan setempat. Sejumlah pejabat dinas 'basah' itu diduga menyelewengkan dana reboisasi di Kota Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp4 miliar lebih. Kini kasusnya masih ditangani Kejati Riau.
Terakhir, dugaan korupsi yang dilakukan mantan Wali Kota Dumai periode 2000-2005 Wan Syamsir Yus. Saat masih menjadi wali kota, Wan Syamsir Yus menerbitkan Surat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk empat perusahaan secara tidak sah. Keempat perusahaan beroperasi di hutan penyangga dan habitat harimau seluas 60.000 hektare. Dalam kasus ini, negara dirugikan Rp400 juta karena empat perusahaan tidak menyetorkan dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan sejak 2002.
Kejaksaan Agung sudah menetapkan Wan Syamsir Yus sebagai tersangka pada 2004. Namun, pengusutan Skandal Dumai ini adem-ayem saja di Kejati Riau sampai sekarang.
Sikap apatis masyarakat memandang kinerja Kejati Riau tergambar dari ungkapan Direktur Badan Advokasi Publik Rawa El Amady. Rawa menganggap percuma saja masyarakat melaporkan kasus korupsi ke Kejati Riau, sebab kasus demi kasus hanya ditumpuk di meja jaksa, tidak ditindaklanjuti sampai pengadilan. (Media Indonesia)
Jumat, 27 Mei 2011
Selasa, 29 Maret 2011
Pemprov Riau Tak Tepati Janji
Tribun Pekanbaru - Selasa, 1 Maret 2011 15:43 WIB
Share |
Laporan: Raya Nainggolan
TribunPekanbaruNews.com- Janji pemerintah Provinsi Riau untuk menyerahkan data aliran dana bantuan sosial APBD 2010 hingga kini tak kunjung ditepati. Padahal, badan anggaran DPRD Riau sudah mengultimatum agar data terkait penggunaan duit sebesar Rp 269 miliar dalam pos bantuan sosial itu diserahkan segera. Namun, hingga kini pihak pemprov justru tak menggubris bahkan mengabaikannya.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Zukri Misran kepada Tribun, Selasa (1/3/2011) menyatakan, dalam rapat yang berlangsung pertengahan Januari lalu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Wan Syamsir Yus menyanggupi untuk segera memberikan data tersebut. Kala itu, dewan memberikan batasan waktu paling lama dua pekan setelah rapat digelar.
"Tapi sudah berlalu sebulan lebih, sampai sekarang belum diserahkan. Kenapa pemprov terkesan ingkar janji," kata Zukri di Kantor DPRD Riau.
Zukri menambahkan, dewan memerlukan data aliran dana untuk memastikan penggunaan anggaran bansos tepat sasaran. Pasalnya, rumor berkembang dana bansos yang fantastis itu ternyata hanya mengalir kepada kelompok tertentu saja.
Hal tersebut dikhawatirkan bansos dijadikan "energi" kepentingan politik yang memiliki akses dengan pihak yang berwenang untuk mencairkannya.
"Selama ini, rumor negatif dana bansos terus muncul. Mulai dari isu jadi dana politik sampai didominasi kelompok daerah tertentu. Bansos kan dana sosial, sehingga tak bisa timpang peruntukkannya," kata Zukri.
Anggota Komisi A DPRD Riau ini menambahkan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau terhadap dana bansos APBD 2009 menjadi alasan dewan untuk mendalami dugaan penyimpangan bansos 2010.
Soalnya, dalam audit tersebut ditemukan potensi penyimpangan yang luar biasa dalam penggunaan dana bansos sebesar Rp 213 miliar. BPK menduga, kelompok penerima dana bansos sebagian besar tak memiliki identitas dan alamat yang jelas.
Selain itu, dana yang digelontorkan juga tak dipertanggungjawabkan. Hasil uji petik yang dilakukan BPK Riau, menemukan delapan dari sembilan organisasi penerima tidak memiliki alamat dan pertanggungjawaban yang jelas.
Hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas atas temuan mencurigakan tersebut. DPRD Riau bahkan belum menentukan langkah politik atas temuan audit.
Zukri menyatakan, pihak eksekutif tidak perlu khawatir untuk menyerahkan dana tersebut. Apalagi, dokumen yang diminta merupakan informasi publik. Menurutnya, bila pemprov tetap menahan data tersebut justru menimbulkan kecurigaan baru.
"Dokumen tersebut adalah informasi publik. Jadi tak perlu disembunyikan. Publik perlu tahu terhadap penggunaan anggaran," katanya.
Zukri membantah kalau dokumen tersebut akan menjadi alat dewan untuk menekan eksekutif. Permintaan data semata-mata sebagai dasar DPRD melakukan fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan pemda. Ia juga berharap, kajian atas dokumen tersebut bisa menghasilkan format pendistribusian dana bansos yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan dana publik.
"Data aliran dana tersebut adalah instrumen pengawasan. Jadi, jangan jadi takut," kata Zukri.
Dalam APBD 2011, dana bansos yang dianggarkan mencapai Rp 275 miliar. Dana tersebut belum termasuk dana hibah (*)
Share |
Laporan: Raya Nainggolan
TribunPekanbaruNews.com- Janji pemerintah Provinsi Riau untuk menyerahkan data aliran dana bantuan sosial APBD 2010 hingga kini tak kunjung ditepati. Padahal, badan anggaran DPRD Riau sudah mengultimatum agar data terkait penggunaan duit sebesar Rp 269 miliar dalam pos bantuan sosial itu diserahkan segera. Namun, hingga kini pihak pemprov justru tak menggubris bahkan mengabaikannya.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Zukri Misran kepada Tribun, Selasa (1/3/2011) menyatakan, dalam rapat yang berlangsung pertengahan Januari lalu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Wan Syamsir Yus menyanggupi untuk segera memberikan data tersebut. Kala itu, dewan memberikan batasan waktu paling lama dua pekan setelah rapat digelar.
"Tapi sudah berlalu sebulan lebih, sampai sekarang belum diserahkan. Kenapa pemprov terkesan ingkar janji," kata Zukri di Kantor DPRD Riau.
Zukri menambahkan, dewan memerlukan data aliran dana untuk memastikan penggunaan anggaran bansos tepat sasaran. Pasalnya, rumor berkembang dana bansos yang fantastis itu ternyata hanya mengalir kepada kelompok tertentu saja.
Hal tersebut dikhawatirkan bansos dijadikan "energi" kepentingan politik yang memiliki akses dengan pihak yang berwenang untuk mencairkannya.
"Selama ini, rumor negatif dana bansos terus muncul. Mulai dari isu jadi dana politik sampai didominasi kelompok daerah tertentu. Bansos kan dana sosial, sehingga tak bisa timpang peruntukkannya," kata Zukri.
Anggota Komisi A DPRD Riau ini menambahkan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau terhadap dana bansos APBD 2009 menjadi alasan dewan untuk mendalami dugaan penyimpangan bansos 2010.
Soalnya, dalam audit tersebut ditemukan potensi penyimpangan yang luar biasa dalam penggunaan dana bansos sebesar Rp 213 miliar. BPK menduga, kelompok penerima dana bansos sebagian besar tak memiliki identitas dan alamat yang jelas.
Selain itu, dana yang digelontorkan juga tak dipertanggungjawabkan. Hasil uji petik yang dilakukan BPK Riau, menemukan delapan dari sembilan organisasi penerima tidak memiliki alamat dan pertanggungjawaban yang jelas.
Hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas atas temuan mencurigakan tersebut. DPRD Riau bahkan belum menentukan langkah politik atas temuan audit.
Zukri menyatakan, pihak eksekutif tidak perlu khawatir untuk menyerahkan dana tersebut. Apalagi, dokumen yang diminta merupakan informasi publik. Menurutnya, bila pemprov tetap menahan data tersebut justru menimbulkan kecurigaan baru.
"Dokumen tersebut adalah informasi publik. Jadi tak perlu disembunyikan. Publik perlu tahu terhadap penggunaan anggaran," katanya.
Zukri membantah kalau dokumen tersebut akan menjadi alat dewan untuk menekan eksekutif. Permintaan data semata-mata sebagai dasar DPRD melakukan fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan pemda. Ia juga berharap, kajian atas dokumen tersebut bisa menghasilkan format pendistribusian dana bansos yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan dana publik.
"Data aliran dana tersebut adalah instrumen pengawasan. Jadi, jangan jadi takut," kata Zukri.
Dalam APBD 2011, dana bansos yang dianggarkan mencapai Rp 275 miliar. Dana tersebut belum termasuk dana hibah (*)
Kamis, 04 November 2010
Datangi BPK, Polda dan Kejati, Forum LSM Tuntut Pengungkapan Gurita Korupsi Riau
sebanyak 43 LSM menamakan diri Forum LSM Riau berdemo di tiga lembaga. Mereka mendesak pengungkapkan gurita korupsi di Riau bernilai ratusan miliar rupiah.
Riauterkini-PEKANBARU- Ratusan aktivis berabagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergaung dalam Forum LSM Riau menggelar demo besar-besaran, Kamis (4/11/10). Mereka mendatangi tiga lembaga secara bergatian. Aksi pertama digelar di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, kemudian ke Polda Riau dan ke Kejaksaan Tinggi Riau.
Saat berdemo di BPK perwakilan Riau, para pengunjuk rasa mendesak dilakukan audit secara sungguh-sungguh penggunaan anggaran di Pemprov Riau dan seluruh kabupaten dan kota. Kemudian, juga dilakukan audit terhadap proyek kebun K2i senilai Rp 200 miliar. Termasuk audit proyek multiyears Rohul Rp 400 miliar.
Sementara saat di Polda Riau, Forum LSM Riau mendesak agar Polda Riau segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan sejumlah LSM sejak 2008 lalu. Tercatat ada 12 kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan LSM ke Polda Riau, namun sejauh ini prosesnya belum jelas arahnya.
Keduabelas kesus dugaan korupsi tersebut tidak hanya di lingkungan Pemprov Riau, tetapi juga berada kabupaten dan kota di seluruh Riau. Misalnya dugaan korupsi pada proyek Dinas Kesehatan Riau untuk pembangunan RS Pulau Kijang dan Baserang senilai Rp 5 miliar dan dugaan korupsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk proyek mekanical engginering Rp 35 miliar dan lainnya.
Sementara itu, kepada Kejati Riau, Forum LMS Riau juga mendesak agar pengaduan yang telah disampaikan sejumlah LSM dituntaskan hingga ke proses pengadilan. Menurut pengunjukrasa, ada empat kasus dugaan korupsi yang harus segera dituntaskan Kejati Riau. yakni dugaan korupsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Rp 8,5 miliar, dugaan korupsi pembangunan gedung BPOM Pekanbaru Rp 800 juta, dugaan korupsi pengurus KONI Pelalawan Rp 4 miliar dan dugaan korupsi pembangunan gedung PWI oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau senilai Rp 5 miliar.
Aksi Forum LMS Riau yang diawali sekitar pukul 10.30 WIB tersebut berlangsung hingga lepas tengah hari. Sejauh ini aksi masih berlangsung di Kejati Riau. Para demontrns menggelar spanduk poster dan bergantian menyampaikan orasi. Selama jalannya aksi, nampak puluhan aparat kepolian melakukan penjagaan.***(mad)
Rabu, 03 November 2010
Inilah Bencana Alam Indonesia dari 2004 Hingga 2010
Tribun Pekanbaru - Rabu, 3 November 2010
26 Desember 2004
Pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi gempa bumi dahsyat di Samudra Hindia, lepas pantai barat Aceh.
Gempa terjadi pada waktu 7:58:53 WIB. Pusat gempa terletak kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh sedalam 10 kilometer. Gempa ini berkekuatan 9,3 menurut skala Richter dan dengan ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ini yang menghantam Aceh, ikhtisar lokasi gempa Intensitas Seismografis Densitas Peta GoogleSumatera Utara, Pantai Barat Semenanjung Malaysia, Thailand, Pantai Timur India, Srilangka, bahkan sampai Pantai Timur Afrika.
Gempa yang mengakibatkan tsunami menyebabkan sekitar 230.000 orang tewas di 8 negara. Ombak tsunami setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Langka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar.
Gempa Nias
28 Maret 2005
Gempa bumi Sumatera 2005 terjadi pada pukul 23.09 WIB pada 28 Maret 2005. Pusat gempanya berada di 2 04' 35? U 97 00' 58? T, 30 km di bawah permukaan Samudra Hindia, 200 km sebelah barat Sibolga, Sumatra atau 1400 km barat laut Jakarta. Catatan seismik memberikan angka 8,7 skala Richter dan getarannya terasa hingga Bangkok, Thailand, sekitar 1.000 km jauhnya .
Dengan kekuatan sebesar 8,7 SR, gempa ini merupakan gempa bumi terbesar kedua di dunia sejak tahun 1964. Laporan Depkes menyatakan korban di Nias sebanyak 300 orang dan pengungsi sebanyak 2.000 orang.
Gempa Yogyakarta
Mei 2006
Gempa bumi Yogyakarta Mei 2006 adalah peristiwa gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 kurang lebih pukul 05.55 WIB selama 57 detik. Gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 pada skala Richter.
Gempa bumi tersebut mengakibatkan banyak rumah dan gedung perkantoran yang rubuh, rusaknya instalasi listrik dan komunikasi. Bahkan 7 hari sesudah gempa, banyak lokasi di Bantul yang belum teraliri listrik.
Gempa bumi juga mengakibatkan Bandara Adi Sutjipto ditutup sehubungan dengan gangguan komunikasi, kerusakan bangunan dan keretakan pada landas pacu, sehingga untuk sementara transportasi udara dialihkan ke Bandara Achmad Yani Semarang dan Bandara Adisumarmo Solo.
Gempa Sumatera Barat
Maret 2007
Gempa bumi Sumatera Barat Maret 2007 adalah serangkaian gempa bumi berkekuatan 5,8-6,4 skala Richter yang melanda sejumlah kabupaten di provinsi Sumatra Barat, Indonesia pada 6 Maret 2007 mulai pukul 10:49 WIB. Guncangan gempa terasa hingga ke Singapura dan Malaysia. Sampai tanggal 7 Maret 2007 korban meninggal akibat gempa ini dilaporkan sebanyak 52 orang.
Gempa Simelue
20 Februari 2008
Gempa Simeuleu 2008 adalah serangkaian gempa bumi tektonik yang terjadi di sekitar Kabupaten Simeulue, Aceh pada 20 Februari 2008. Gempa utama berkekuatan 7,3 SR terjadi pada pukul 15:08 WIB dan dilanjutkan dengan dua gempa susulan berkekuatan masing-masing 5,5 SR pada 15:28 WIB dan 5,3 SR pada pukul 16:05 WIB. Pusat gempa utama dan gempa susulan pertama berada pada 2,70 LU dan 95,97 BT, dengan kedalaman 30 km di bawah permukaan tanah, sedangkan pusat gempa susulan kedua pada 2,86 LU dan 96,18 BT, 10 km di bawah permukaan tanah [1]. Empat orang tewas akibat gempa ini
Jebolnya Tanggul Situ Gintung
Maret 2009
Penyebab jebolnya tanggul Situ Gintung, Cireundeu, Tangerang, Banten dikarenakan tingginya curah Hujan, yang menyebabkan permukaan air situ naik dan melimpas tanggul. Penyebab tersebut dijelaskan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane Sutoyo Subandrio Pitoyo saat menemani Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di lokasi jebolnya tanggul.
Bencana ini mengakibatkan 52 orang tewas dan ratusan rumah hancur, serta ratusan warga mengungsi.
Gempa Tasikmalaya
2 September 2009
Gempa bumi Jawa Barat 2009 atau yang lebih dikenal sebagai Gempa bumi Tasikmalaya adalah gempa tektonik yang terjadi pada tanggal 2 September 2009 pada pukul 14.55 WIB dengan pusat gempa di 142 km barat daya Tasikmalaya, Jawa Barat yang berkekuatan 7,3 pada Skala Richter. Gempa tektonik tersebut terjadi akibat tumbukan lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia.
Puluhan orang dilaporkan tewas dan ratusan orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka, dikarenakan gempa.Total puluhan ribu bangunan rumah maupun gedung perkantoran di Indramayu, Cianjur, Ciamis, dan Kuningan. Di Cianjur terjadi tanah longsor yang menyebabkan 11 rumah tertimbun..Sebuah rumah sakit dilaporkan mengalami kerusakan.
Gempa Sumatera Barat
September 2009
Gempa bumi Sumatera Barat 2009 terjadi dengan kekuatan 7,6 Skala Richter di lepas pantai Sumatera Barat pada pukul 17:16:10 WIB tanggal 30 September 2009. Gempa ini terjadi di lepas pantai Sumatera, sekitar 50 km barat laut Kota Padang.
Gempa menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah di Sumatera Barat seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padangpanjang[, Kabupaten Agam, Kota Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat. Menurut data Satkorlak PB, sedikitnya 1.117 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota & 4 kabupaten di Sumatera Barat.
Banjir Bandang Wasior
4 Oktober 2010
Secara tiba-tiba air bah yang besar melanda desa di wasior Papua barat Senin (4/10/2010) .Banjir tersebut menewaskan lebih dari 100 orang, puluhan rumah hancur dan hanyut serta ribuan warga terpaksa mengungsi karena mereka takut kembali ke desa tersebut.
Tsunami Mentawai
25 Oktober 2010
Lagi-lagi Indonesia menangis karena saudara kita di Mentawai dibantai gelombang tsunami pada Senin (25/10) di kegelapan malam. Tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi berkekuatan 7,2 Skala Ritcher di sebelah barat Mentawai itu, menurut laporan sementara, menewaskan sekitar 400 orang dan lebih dari 300 orang belum ditemukan jasadnya. Tak hanya itu, infrastruktur jalan dan berbagai bangunan yang berada di sekitar pesisir luluh lantak diterjang angkuhnya tsunami.
Gunung Merapi Meletus
26 Oktober 2010
Sehari setelah mentawai Tsunami gunung merapi yang terletak Propinsi Jawa tengah meletus, akibatnya 26 orang tewas dan sekitar 21 ribu orang mengungusi. Hingga saat ini erupsi gunung merapi terus terjadi, beberapa kali gunung tersebut meletus sehingga warga sekitar semakin takut mendekati gunung merapi tersebut.
Itulah serangkaian bencana yang terjadi semenjak 2004 hingga saat ini. Setiap tahun Indonesia dilanda bencana, apakah yang terjadi, apakah kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat dan pejabat Indonesia sehingga bencana demi bencana silih berganti ?. Akankah masih ada bencana lain yang akan menimpa Indonesia, Allahualam.(*)
Penulis : zidpoenya
26 Desember 2004
Pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi gempa bumi dahsyat di Samudra Hindia, lepas pantai barat Aceh.
Gempa terjadi pada waktu 7:58:53 WIB. Pusat gempa terletak kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh sedalam 10 kilometer. Gempa ini berkekuatan 9,3 menurut skala Richter dan dengan ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ini yang menghantam Aceh, ikhtisar lokasi gempa Intensitas Seismografis Densitas Peta GoogleSumatera Utara, Pantai Barat Semenanjung Malaysia, Thailand, Pantai Timur India, Srilangka, bahkan sampai Pantai Timur Afrika.
Gempa yang mengakibatkan tsunami menyebabkan sekitar 230.000 orang tewas di 8 negara. Ombak tsunami setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Langka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar.
Gempa Nias
28 Maret 2005
Gempa bumi Sumatera 2005 terjadi pada pukul 23.09 WIB pada 28 Maret 2005. Pusat gempanya berada di 2 04' 35? U 97 00' 58? T, 30 km di bawah permukaan Samudra Hindia, 200 km sebelah barat Sibolga, Sumatra atau 1400 km barat laut Jakarta. Catatan seismik memberikan angka 8,7 skala Richter dan getarannya terasa hingga Bangkok, Thailand, sekitar 1.000 km jauhnya .
Dengan kekuatan sebesar 8,7 SR, gempa ini merupakan gempa bumi terbesar kedua di dunia sejak tahun 1964. Laporan Depkes menyatakan korban di Nias sebanyak 300 orang dan pengungsi sebanyak 2.000 orang.
Gempa Yogyakarta
Mei 2006
Gempa bumi Yogyakarta Mei 2006 adalah peristiwa gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 kurang lebih pukul 05.55 WIB selama 57 detik. Gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 pada skala Richter.
Gempa bumi tersebut mengakibatkan banyak rumah dan gedung perkantoran yang rubuh, rusaknya instalasi listrik dan komunikasi. Bahkan 7 hari sesudah gempa, banyak lokasi di Bantul yang belum teraliri listrik.
Gempa bumi juga mengakibatkan Bandara Adi Sutjipto ditutup sehubungan dengan gangguan komunikasi, kerusakan bangunan dan keretakan pada landas pacu, sehingga untuk sementara transportasi udara dialihkan ke Bandara Achmad Yani Semarang dan Bandara Adisumarmo Solo.
Gempa Sumatera Barat
Maret 2007
Gempa bumi Sumatera Barat Maret 2007 adalah serangkaian gempa bumi berkekuatan 5,8-6,4 skala Richter yang melanda sejumlah kabupaten di provinsi Sumatra Barat, Indonesia pada 6 Maret 2007 mulai pukul 10:49 WIB. Guncangan gempa terasa hingga ke Singapura dan Malaysia. Sampai tanggal 7 Maret 2007 korban meninggal akibat gempa ini dilaporkan sebanyak 52 orang.
Gempa Simelue
20 Februari 2008
Gempa Simeuleu 2008 adalah serangkaian gempa bumi tektonik yang terjadi di sekitar Kabupaten Simeulue, Aceh pada 20 Februari 2008. Gempa utama berkekuatan 7,3 SR terjadi pada pukul 15:08 WIB dan dilanjutkan dengan dua gempa susulan berkekuatan masing-masing 5,5 SR pada 15:28 WIB dan 5,3 SR pada pukul 16:05 WIB. Pusat gempa utama dan gempa susulan pertama berada pada 2,70 LU dan 95,97 BT, dengan kedalaman 30 km di bawah permukaan tanah, sedangkan pusat gempa susulan kedua pada 2,86 LU dan 96,18 BT, 10 km di bawah permukaan tanah [1]. Empat orang tewas akibat gempa ini
Jebolnya Tanggul Situ Gintung
Maret 2009
Penyebab jebolnya tanggul Situ Gintung, Cireundeu, Tangerang, Banten dikarenakan tingginya curah Hujan, yang menyebabkan permukaan air situ naik dan melimpas tanggul. Penyebab tersebut dijelaskan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane Sutoyo Subandrio Pitoyo saat menemani Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di lokasi jebolnya tanggul.
Bencana ini mengakibatkan 52 orang tewas dan ratusan rumah hancur, serta ratusan warga mengungsi.
Gempa Tasikmalaya
2 September 2009
Gempa bumi Jawa Barat 2009 atau yang lebih dikenal sebagai Gempa bumi Tasikmalaya adalah gempa tektonik yang terjadi pada tanggal 2 September 2009 pada pukul 14.55 WIB dengan pusat gempa di 142 km barat daya Tasikmalaya, Jawa Barat yang berkekuatan 7,3 pada Skala Richter. Gempa tektonik tersebut terjadi akibat tumbukan lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia.
Puluhan orang dilaporkan tewas dan ratusan orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka, dikarenakan gempa.Total puluhan ribu bangunan rumah maupun gedung perkantoran di Indramayu, Cianjur, Ciamis, dan Kuningan. Di Cianjur terjadi tanah longsor yang menyebabkan 11 rumah tertimbun..Sebuah rumah sakit dilaporkan mengalami kerusakan.
Gempa Sumatera Barat
September 2009
Gempa bumi Sumatera Barat 2009 terjadi dengan kekuatan 7,6 Skala Richter di lepas pantai Sumatera Barat pada pukul 17:16:10 WIB tanggal 30 September 2009. Gempa ini terjadi di lepas pantai Sumatera, sekitar 50 km barat laut Kota Padang.
Gempa menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah di Sumatera Barat seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padangpanjang[, Kabupaten Agam, Kota Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat. Menurut data Satkorlak PB, sedikitnya 1.117 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota & 4 kabupaten di Sumatera Barat.
Banjir Bandang Wasior
4 Oktober 2010
Secara tiba-tiba air bah yang besar melanda desa di wasior Papua barat Senin (4/10/2010) .Banjir tersebut menewaskan lebih dari 100 orang, puluhan rumah hancur dan hanyut serta ribuan warga terpaksa mengungsi karena mereka takut kembali ke desa tersebut.
Tsunami Mentawai
25 Oktober 2010
Lagi-lagi Indonesia menangis karena saudara kita di Mentawai dibantai gelombang tsunami pada Senin (25/10) di kegelapan malam. Tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi berkekuatan 7,2 Skala Ritcher di sebelah barat Mentawai itu, menurut laporan sementara, menewaskan sekitar 400 orang dan lebih dari 300 orang belum ditemukan jasadnya. Tak hanya itu, infrastruktur jalan dan berbagai bangunan yang berada di sekitar pesisir luluh lantak diterjang angkuhnya tsunami.
Gunung Merapi Meletus
26 Oktober 2010
Sehari setelah mentawai Tsunami gunung merapi yang terletak Propinsi Jawa tengah meletus, akibatnya 26 orang tewas dan sekitar 21 ribu orang mengungusi. Hingga saat ini erupsi gunung merapi terus terjadi, beberapa kali gunung tersebut meletus sehingga warga sekitar semakin takut mendekati gunung merapi tersebut.
Itulah serangkaian bencana yang terjadi semenjak 2004 hingga saat ini. Setiap tahun Indonesia dilanda bencana, apakah yang terjadi, apakah kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat dan pejabat Indonesia sehingga bencana demi bencana silih berganti ?. Akankah masih ada bencana lain yang akan menimpa Indonesia, Allahualam.(*)
Penulis : zidpoenya
Minggu, 31 Oktober 2010
KPK : Sebagian Pelayanan Publik Terindikasi Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil merekam sejumlah pelanggaran dalam proses pelayanan publik oleh sejumlah satuan kerja di Lampung yang mengarah pada tindak korupsi.
Deputi Pencegahan KPK Eko Soesamto Tjiptadi, di Bandarlampung, Rabu, mengatakan, temuan tersebut terjadi sedikitnya pada tujuh satuan kerja yang bergerak di bidang pelayanan publik dan direkam dalam bentuk video pada Agustus 2010.
"Rekaman ini kami jadikan panduan untuk meminta Pemerintah Lampung segera memprioritaskan pelayanan publik dan melakukan perbaikan mendasar dalam jangka waktu tiga bulan," kata dia.
Mengenai sanksi yang akan diberikan kepada kepala satuan kerja, Eko mempersilakan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Temuan KPK tersebut direkam dalam bentuk video di sejumlah satuan kerja di Lampung pada Agustus 2010, terkait wajah pelayanan publik di daerah itu.
Video itu diputar dalam seminar "Pemberantasan Korupsi melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" di Bandarlampung, Rabu. Acara itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Djoko Umar Said, seluruh satuan kerja dan instansi yang bergerak di bidang pelayanan publik.
Sejumlah satuan kerja yang dalam video tersebut melakukan fungsi pelayanan publik yang terindikasi korupsi itu adalah Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Polresta, Badan Perizinan Terpadu Kota Bandarlampung, Kantor Imigrasi Lampung, dan Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung.
Sebagian besar instansi itu tidak memiliki loket resmi untuk melakukan pelayanan, sehingga menurut Eko ketiadaan itu bisa membuka peluang indikasi korupsi.
Bahkan dalam video tersebut, tampak seorang oknum Kanwil BPN Provinsi Lampung menerima uang yang dimasukkan terlebih dahulu ke dalam map oleh seseorang.
Dia menambahkan, berdasarkan hasil riset KPK sepanjang 2010, Lampung masuk dalam sembilan wilayah yang mutu pelayanan publiknya perlu segera diperbaiki. Sembilan daerah yang menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan itu adalah Sumatra Selatan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Timur, dan Kaltim.
Perbaikan kualitas pelayanan publik itu akan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah setempat dengan pengawasan penuh dari KPK dan Ombudsman.
Pengawasan dan evaluasi itu akan dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh KPK dengan fokus terhadap perbaikan kualitas layanan. "Kami melihat tindakan yang mengarah pada korupsi itu lebih sebagai bentuk kerusakan sistem, dan prioritas perbaikan pada perbaikan sistem," kata Eko Soesamto Tjiptadi.
Deputi Pencegahan KPK Eko Soesamto Tjiptadi, di Bandarlampung, Rabu, mengatakan, temuan tersebut terjadi sedikitnya pada tujuh satuan kerja yang bergerak di bidang pelayanan publik dan direkam dalam bentuk video pada Agustus 2010.
"Rekaman ini kami jadikan panduan untuk meminta Pemerintah Lampung segera memprioritaskan pelayanan publik dan melakukan perbaikan mendasar dalam jangka waktu tiga bulan," kata dia.
Mengenai sanksi yang akan diberikan kepada kepala satuan kerja, Eko mempersilakan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Temuan KPK tersebut direkam dalam bentuk video di sejumlah satuan kerja di Lampung pada Agustus 2010, terkait wajah pelayanan publik di daerah itu.
Video itu diputar dalam seminar "Pemberantasan Korupsi melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" di Bandarlampung, Rabu. Acara itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Djoko Umar Said, seluruh satuan kerja dan instansi yang bergerak di bidang pelayanan publik.
Sejumlah satuan kerja yang dalam video tersebut melakukan fungsi pelayanan publik yang terindikasi korupsi itu adalah Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Polresta, Badan Perizinan Terpadu Kota Bandarlampung, Kantor Imigrasi Lampung, dan Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung.
Sebagian besar instansi itu tidak memiliki loket resmi untuk melakukan pelayanan, sehingga menurut Eko ketiadaan itu bisa membuka peluang indikasi korupsi.
Bahkan dalam video tersebut, tampak seorang oknum Kanwil BPN Provinsi Lampung menerima uang yang dimasukkan terlebih dahulu ke dalam map oleh seseorang.
Dia menambahkan, berdasarkan hasil riset KPK sepanjang 2010, Lampung masuk dalam sembilan wilayah yang mutu pelayanan publiknya perlu segera diperbaiki. Sembilan daerah yang menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan itu adalah Sumatra Selatan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Timur, dan Kaltim.
Perbaikan kualitas pelayanan publik itu akan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah setempat dengan pengawasan penuh dari KPK dan Ombudsman.
Pengawasan dan evaluasi itu akan dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh KPK dengan fokus terhadap perbaikan kualitas layanan. "Kami melihat tindakan yang mengarah pada korupsi itu lebih sebagai bentuk kerusakan sistem, dan prioritas perbaikan pada perbaikan sistem," kata Eko Soesamto Tjiptadi.
Selasa, 26 Oktober 2010
Desak Usut Korupsi Dispar Riau LSM JARUM Demo Polda dan Kejati
( In. JI)PEKANBARU-Polda dan Kejati Riau, Jumat (9/4) didemo puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya dari kelompok Jaringan Mahasiswa Tuntut Mafia (Jarum). Mereka meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan gedung Idrus Tintin dan Candi Muara takus di Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Riau. Dalam aksinya di depan Mapolda Riau, massa Jarum yang dikoordinir Eriyadi itu membentangkan spanduk dan famplet berbagai ukuran yang sontak membuat anggota Shabara kerepotan.
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diingini pihak Polda langsung menutup pintu gerbang. Selain disambut puluhan anggota Sabhara, juga terlihat Kasat dalmas, AKBP Syamsul Anwar.
Dari rilis yang dibagikan ke media dan polisi mereka mendesak Kapolda Riau agar menuntaskan beberapa kasus dugaan korupsi di Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Seperti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan interior Gedung Idrus Tintin senilai Rp36 Miliar tahun anggaran 2007. Diduga PPTK proyek tersebut tidak menenderkan proyek interior itu. Hal ini diduga menyalahi Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, karena proyek ini merupakan proyek multiyears.
Begitu juga dengan proyek pembangunan fasilitas tempat wisata Candi Muara Takus di kabupaten Kampar tahun anggaran 2007 senilai Rp6,7 miliar. Menurut massa Jarum, proyek ini diduga anggarannya digelembungkan (mark up).
Pada kesempatan itu, mereka juga mendesak agar Kepala Dinas Pariwisata mundur dari jabatannya, karena diduga melakukan pidana korupsi.
Setelah menyampaikan pernyataan sikap yang diterima Kasat Dalmas, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dalam kata sambutannya, Syamsul, menyambut baik aspirasi yang disampaikan Jarum. Dan semua aspirasi tersebut akan disampaikan ke Kapolda. "Terima kasih, semua aspirasi adik-adik mahasiswa akan saya sampaikan ke pimpinan," ujarnya.
Setelah di Mapolda, massa Jarum juga mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Mereka diterima Asisten Intelijen Kejati Riau Heru Chairuddin SH. Kepada pihak Kejati, puluhan demonstran ini juga menyampaikan sikap yang sama.
Setelah mendengar aspirasi massa, Asisten Intelijen Kejati Riau Heru Chairuddin mengatakan akan mempelajarinya. Ia juga meminta masukan dan dukungan dari seluruh pihak-pihak termasuk para demonstran yang telah menyampaikan aspirasinya ini, untuk pengusutan berbagai dugaan korupsi yang ada di Provinsi Riau.
Sebelumnya, isu serupa juga pernah diapungkan sebuah LSM. Bahkan mereka sempat mendemo kantor Dinas Pariwisata. Namun, sampai saat ini belum ada progres dari penegak hukum untuk memproses kasus tersebut. *tar,hen (Riau Mandiri)
Minggu, 24 Oktober 2010
445 Titik Api Di Konsesi HTI Riau
445 Titik Api Di Konsesi HTI Riau
Pekanbaru,Tribun - Organisasi pemerhati lingkungan WWF menyatakan sebanyak 445 titik api yang menjadi indikasi kebakaran lahan dan hutan terdeteksi di areal konsesi hutan tanaman industri (HTI) di Provinsi Riau sejak awal Oktober.
"Secara akumulasi, ada 445 titik api yang terdeteksi di areal HTI perusahaan yang beroperasi di Riau," kata Humas WWF Riau Syamsidar, di Pekanbaru, Rabu.
Ia menjelaskan, ratusan titik api itu terdeteksi dari satelit Tera dan Aqua. Satu titik api, ujarnya, merepresentasikan 250 kilometer persegi di daratan.
Ia menjabarkan ratusan titip api tersebut tersebar di areal anak perusahaan industri kehutanan grup Asia Pulp and Paper (APP) dan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Titik api paling banyak terdapat di areal PT Tiara Cahaya Delima, dari grup APP, dengan jumlah 70 titik api. Perusahaan grup APP lainnya antara lain PT Liwa Perdana Mandiri (60), Surya Dumai Agrindo (48), Ruas Utama Jaya (31), Rimba Rokan Perkasa (18) dan PT Arara Abadi (22).
Sedangkan perusahaan dari grup RAPP adalah PT Sumatera Riang Lestari (SRL) sebanyak 64 titik api.
"Akurasi data titik api mencapai 80 persen," katanya.
Menurut Syamsidar, perusahaan pemegang izin HTI harus segera mengantisipasi dugaan kebakaran itu karena sudah menjadi kewajiban perusahaan berdasarkan Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan.
"Untuk perusahaan yang membandel, lebih baik pemerintah bersikap tegas karena masalah kebakaran lahan dan hutan selalu jadi langganan di Riau dan mengakibatkan kabut asap tiap tahun," ujarnya.
Wakil Gubernur Riau Mambang Mit sebelumnya juga meminta perusahaan bertangung jawab memadamkan kebakaran di konsesi kerja mereka. Menurut Mambang, semua pihak, baik warga dan perusahaan, jangan menggunakan cara pembakaran dalam proses pembukaan lahan dan hutan.
Ia juga meminta pihak kepolisian untuk melakukan investigasi mengenai kemungkinan kebakaran yang terjadi karena disengaja pihak tertentu.
Pekanbaru,Tribun - Organisasi pemerhati lingkungan WWF menyatakan sebanyak 445 titik api yang menjadi indikasi kebakaran lahan dan hutan terdeteksi di areal konsesi hutan tanaman industri (HTI) di Provinsi Riau sejak awal Oktober.
"Secara akumulasi, ada 445 titik api yang terdeteksi di areal HTI perusahaan yang beroperasi di Riau," kata Humas WWF Riau Syamsidar, di Pekanbaru, Rabu.
Ia menjelaskan, ratusan titik api itu terdeteksi dari satelit Tera dan Aqua. Satu titik api, ujarnya, merepresentasikan 250 kilometer persegi di daratan.
Ia menjabarkan ratusan titip api tersebut tersebar di areal anak perusahaan industri kehutanan grup Asia Pulp and Paper (APP) dan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Titik api paling banyak terdapat di areal PT Tiara Cahaya Delima, dari grup APP, dengan jumlah 70 titik api. Perusahaan grup APP lainnya antara lain PT Liwa Perdana Mandiri (60), Surya Dumai Agrindo (48), Ruas Utama Jaya (31), Rimba Rokan Perkasa (18) dan PT Arara Abadi (22).
Sedangkan perusahaan dari grup RAPP adalah PT Sumatera Riang Lestari (SRL) sebanyak 64 titik api.
"Akurasi data titik api mencapai 80 persen," katanya.
Menurut Syamsidar, perusahaan pemegang izin HTI harus segera mengantisipasi dugaan kebakaran itu karena sudah menjadi kewajiban perusahaan berdasarkan Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan.
"Untuk perusahaan yang membandel, lebih baik pemerintah bersikap tegas karena masalah kebakaran lahan dan hutan selalu jadi langganan di Riau dan mengakibatkan kabut asap tiap tahun," ujarnya.
Wakil Gubernur Riau Mambang Mit sebelumnya juga meminta perusahaan bertangung jawab memadamkan kebakaran di konsesi kerja mereka. Menurut Mambang, semua pihak, baik warga dan perusahaan, jangan menggunakan cara pembakaran dalam proses pembukaan lahan dan hutan.
Ia juga meminta pihak kepolisian untuk melakukan investigasi mengenai kemungkinan kebakaran yang terjadi karena disengaja pihak tertentu.
Krisis keuangan Ral : Sidang Gugatan Riau Airlines Mulai 28 Oktober
Meski pihak Riau Airlines terkesan mbalelo, lessor dua unit pesawatnya yaitu Aero Century (Acy) Corps menyatakan tetap sabar bernegosiasi. Sementara kuasa hukum ACY Corps, yaitu Kantor Hukum Nurjadin, Sumono, Mulyadi dan Pratanto (NSMP) menyatakan tetap menunggu komitmen pemegang saham maskapai asal Riau tersebut.
Pengacara dari NSMP, Iwan Nurjadin menyatakan, pekan ini pihaknya akan berusaha menemui pemegang saham terbesar RAL yaitu Pemprov Riau. Bila usaha tersebut mentok lagi, maka usaha terakhir dilakukan melalui sidang gugatan pada 28 Oktober nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Ini usaha terakhir kami sebelum gugatan kami disidangkan pada 28 Oktober nanti," kata Iwan.
Menurutnya, meskipun sepenuhnya pesawat sudah dalam kontrol ACY Corps, namun pihaknya menyatakan masih mau bekerjasama dengan RAL. Hutang RAL kepada ACY Corps berjumlah 1,9 juta dollar AS atau sekitar Rp 17 miliar.
"Kami tetap akan membicarakan kewajiban RAL secara baik-baik, bila dibayar, maka kita bisa bekerjasama lagi," tandasnya.
Kemungkinan utang tersebut dibayarkan oleh pihak RAL masih ada, karenanya kata Iwan, pihak ACY pun masih memiliki harapan.
"Dua pekan lalu kami bertemu dengan manajemen RAL, mereka menyatakan ingin menjadwal ulang lagi. Ini artinya masih ada harapan," tandasnya.
Dua pasawat Fokker 50 yang telah disita dari RAL, saat ini diparkir di Pangkalan Udara Pondok Cabe, Jakarta untuk menjalani sejumlah perawatan wajib seperti C-Check dan B-Check. Paling tidak perawatan tersebut memakan waktu 15 hari. (*)
Pengacara dari NSMP, Iwan Nurjadin menyatakan, pekan ini pihaknya akan berusaha menemui pemegang saham terbesar RAL yaitu Pemprov Riau. Bila usaha tersebut mentok lagi, maka usaha terakhir dilakukan melalui sidang gugatan pada 28 Oktober nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Ini usaha terakhir kami sebelum gugatan kami disidangkan pada 28 Oktober nanti," kata Iwan.
Menurutnya, meskipun sepenuhnya pesawat sudah dalam kontrol ACY Corps, namun pihaknya menyatakan masih mau bekerjasama dengan RAL. Hutang RAL kepada ACY Corps berjumlah 1,9 juta dollar AS atau sekitar Rp 17 miliar.
"Kami tetap akan membicarakan kewajiban RAL secara baik-baik, bila dibayar, maka kita bisa bekerjasama lagi," tandasnya.
Kemungkinan utang tersebut dibayarkan oleh pihak RAL masih ada, karenanya kata Iwan, pihak ACY pun masih memiliki harapan.
"Dua pekan lalu kami bertemu dengan manajemen RAL, mereka menyatakan ingin menjadwal ulang lagi. Ini artinya masih ada harapan," tandasnya.
Dua pasawat Fokker 50 yang telah disita dari RAL, saat ini diparkir di Pangkalan Udara Pondok Cabe, Jakarta untuk menjalani sejumlah perawatan wajib seperti C-Check dan B-Check. Paling tidak perawatan tersebut memakan waktu 15 hari. (*)
Jumat, 03 September 2010
Greenpeace Minta Menteri Kehutanan Cabut Ijin RAPP
TEMPO Interaktif, Jakarta -Juru Kampanye Greenpeace Riau, Zulfahmi mengatakan mereka berharap Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan segera mengeluarkan surat pencabutan ijin atas PT Riau Andalan Pulp and Paper untuk menebang hutan di lahan gambut.
Zulfahmi berharap menteri jangan sekedar mengeluarkan surat penghentian sementara aktifitas PT Riau seperti yang direncanakan.
"Kami berharap menhut segera mengeluarkan surat pencabutan ijin, bukan penghentian sementara," kata Zulfahmi ketika dihubungi Tempo, Minggu (22/11).
Pasalnya jika hanya penghentian sementara, dikhawatirkan pemerintah akan kembali memberikan ijin kepada PT Riau untuk melanjutkan kegiatan penebangan hutan dan pemanfaatan lahan gambut.
Zulfahmi mengatakan pada 2007 lalu, pihak kepolisian sangat serius menangani kasus illegal logging di Kepulauan Riau. Namun pada September 2008 polisi mengeluarkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan.
Dia kuatir hal yang sama akan terjadi pada kasus kali ini, bila menteri kehutanan tidak secara tegas mencabut ijin yang dimiliki PT Riau.
"Khusus di daerah lahan gambut, kami harap menhut segera mencabut ijin. Dan bukan hanya ijin RAPP tetapi ijin dari perusahaan-perusahaan lain yang akan membuka lahan di areal ini," tuturnya. Pasalnya penebangan hutan di areal tersebut akan merusak ekosistem hutan gambut.
Zulfahmi juga menegaskan pihaknya akan terus melakukan kampanye dan melobi pemerintah untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
Hal itu terkait pemberian ijin terhadap perusahaan-perusahaan untuk mengelola lahan gambut, sampai pemerintah benar-benar mencabut ijin tersebut. "Karena sampai tadi malam aktifitas RAPP dengan alat-alat beratnya masih berlangsung," ujarnya.
KARTIKA CHANDRA
Zulfahmi berharap menteri jangan sekedar mengeluarkan surat penghentian sementara aktifitas PT Riau seperti yang direncanakan.
"Kami berharap menhut segera mengeluarkan surat pencabutan ijin, bukan penghentian sementara," kata Zulfahmi ketika dihubungi Tempo, Minggu (22/11).
Pasalnya jika hanya penghentian sementara, dikhawatirkan pemerintah akan kembali memberikan ijin kepada PT Riau untuk melanjutkan kegiatan penebangan hutan dan pemanfaatan lahan gambut.
Zulfahmi mengatakan pada 2007 lalu, pihak kepolisian sangat serius menangani kasus illegal logging di Kepulauan Riau. Namun pada September 2008 polisi mengeluarkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan.
Dia kuatir hal yang sama akan terjadi pada kasus kali ini, bila menteri kehutanan tidak secara tegas mencabut ijin yang dimiliki PT Riau.
"Khusus di daerah lahan gambut, kami harap menhut segera mencabut ijin. Dan bukan hanya ijin RAPP tetapi ijin dari perusahaan-perusahaan lain yang akan membuka lahan di areal ini," tuturnya. Pasalnya penebangan hutan di areal tersebut akan merusak ekosistem hutan gambut.
Zulfahmi juga menegaskan pihaknya akan terus melakukan kampanye dan melobi pemerintah untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
Hal itu terkait pemberian ijin terhadap perusahaan-perusahaan untuk mengelola lahan gambut, sampai pemerintah benar-benar mencabut ijin tersebut. "Karena sampai tadi malam aktifitas RAPP dengan alat-alat beratnya masih berlangsung," ujarnya.
KARTIKA CHANDRA
Greenpeace Desak Nestle Akhiri Semua Kontrak Terkait Sinar Mas
TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat Greenpeace meminta Nestle untuk memutuskan semua hubungan dengan perusahaan Sinar Mas Group, trermasuk pembelian dari pihak ketiga yang juga masih menggunakan produk Sinar Mas.
"Pembatalan kontrak langsung dengan Sinar Mas oleh Nestle belum cukup. Mereka harus menghentikan pembelian produk Sinar Mas dari pihak ketiga seperti Cargill dan IOI," tutur Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar dalam rilis yang diterima Tempo, Rabu (25/3).
Pekan lalu, Nestle memutus kontrak langsung pembelian minyak kelapa sawit dengan Sinar Mas Group. Pemutusan kontrak merupakan respon atas peluncuran laporan Greenpeae "caught Red-Handed (Tertangkap Basah)" Menurut laporan ini, Nestle telah menggunakan minyak kelapa sawit dari Sinar Mas yang terus melakukan perusakan hutan gambut kaya karbon dan hutan alam yang merupakan habitat orangutan.
Greenpeace menyatakan tidak anti terhadap industri kelapa sawit yang menjadi komoditas unggulan Indonesia selama ini. "Greenpeace tidak anti industri kelapa sawit, kampanye kami bertujuan untuk menghentikan Sinar Mas merusak hutan alam Indonesia yang masih tersisa," tambah Bustar.
Karena itu, Greenpeace meminta Presiden Yudhoyon untuk menerapkan segera moratorium (penghentian sementara) perusakan hutan sebagai implementasi program jangka panjang perlindungan hutan yang didukung dana internasional. Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan laju deforestasi tercepat dibanding negara-negara pemilik hutan di dunia. Perusakan hutan juga menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga penghasil gas emisi rumah kaca terbesar di dunia, setelah Cina dan Amerika Serikat. Lebih dari setengah abad 74 juta hektar hutan alam Indonesia telah hancur atau terbakar.
Beberapa hari lalu, pihak Cargill mengancam turut memutus kontrak dengan Sinar Mas. Menurut rilisnya, Cargill masih menunggu respon Sinar Mas Group terkait laporan Greenpeace hingga April 2010. "Bila memang terbukti Sinar Mas bersalah tetapi tidak ada tindakan koreksi, maka kami akan memutus kontrak dengan mereka," ujar mereka dalam rilis di situsnya.
ARYANI KRISTANTI
"Pembatalan kontrak langsung dengan Sinar Mas oleh Nestle belum cukup. Mereka harus menghentikan pembelian produk Sinar Mas dari pihak ketiga seperti Cargill dan IOI," tutur Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar dalam rilis yang diterima Tempo, Rabu (25/3).
Pekan lalu, Nestle memutus kontrak langsung pembelian minyak kelapa sawit dengan Sinar Mas Group. Pemutusan kontrak merupakan respon atas peluncuran laporan Greenpeae "caught Red-Handed (Tertangkap Basah)" Menurut laporan ini, Nestle telah menggunakan minyak kelapa sawit dari Sinar Mas yang terus melakukan perusakan hutan gambut kaya karbon dan hutan alam yang merupakan habitat orangutan.
Greenpeace menyatakan tidak anti terhadap industri kelapa sawit yang menjadi komoditas unggulan Indonesia selama ini. "Greenpeace tidak anti industri kelapa sawit, kampanye kami bertujuan untuk menghentikan Sinar Mas merusak hutan alam Indonesia yang masih tersisa," tambah Bustar.
Karena itu, Greenpeace meminta Presiden Yudhoyon untuk menerapkan segera moratorium (penghentian sementara) perusakan hutan sebagai implementasi program jangka panjang perlindungan hutan yang didukung dana internasional. Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan laju deforestasi tercepat dibanding negara-negara pemilik hutan di dunia. Perusakan hutan juga menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga penghasil gas emisi rumah kaca terbesar di dunia, setelah Cina dan Amerika Serikat. Lebih dari setengah abad 74 juta hektar hutan alam Indonesia telah hancur atau terbakar.
Beberapa hari lalu, pihak Cargill mengancam turut memutus kontrak dengan Sinar Mas. Menurut rilisnya, Cargill masih menunggu respon Sinar Mas Group terkait laporan Greenpeace hingga April 2010. "Bila memang terbukti Sinar Mas bersalah tetapi tidak ada tindakan koreksi, maka kami akan memutus kontrak dengan mereka," ujar mereka dalam rilis di situsnya.
ARYANI KRISTANTI
Minggu, 30 Mei 2010
PERUSAHAAN HTI DI KALIMANTAN DIPERIKSA KPK...
Komisi Pemberantasan Korupsi tengah memeriksa pemberian izin kepada 470 perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi di Kalimantan.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
M. Jasin menegaskan, pemberian izin di area hutan lindung melanggar
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Ia menduga terjadi praktek korupsi atas keluarnya izin tersebut. “Nanti dilihat ada atau tidaknya unsur korupsi. Apakah ada suap menyuap, pemberian uang ke pejabat daerah,” kata Jasin setelah menghadiri rapat kerja nasional Kementerian Kehutanan di gedung Manggala Wanabakti kemarin.
Komisi, ujarnya, juga menengarai ada kecenderungan pengusaha di sektor pertambangan itu tak membayar kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara. “Itu pasti akan banyak (jumlahnya), melebihi APBN kita,”ujar Jasin.
Perihal pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tentang aktivitas PT Koba Tin di kawasan hutan lindung di Bangka, Jasin mengatakan, Komisi juga akan menyelidiki izin perusahaan timah asing itu. “Apakah ada indikasi korupsi atau merugikan negara,”tuturnya.
Saat membuka rapat kerja tahunan kemarin, Zulkifli mengatakan akan mencabut izin pinjam pakai tambang PT Koba Tin. Pasalnya, perusahaan itu beroperasi di kawasan hutan lindung.“Sedang kami kaji. Kemungkinan nanti hak izinnya akan dicabut. Itu kan hutan lindung, tidak boleh untuk tambang.” Menurut Zulkifli, pihaknya telah mengunjungi daerah Bangka Belitung berkaitan dengan informasi kerusakan hutan di sana.“Bukan rusak hutannya, tapi luluh-lantak,”ujarnya.
Kasus pelanggaran seperti itu, kata Zulkifli, sering kali terjadi. Namun saat kasus kejahatan ini dibawa ke ranah hukum, justru Kementerian Kehutanan sering kali dikalahkan. Padahal banyak bukti yang menunjukkan perusahaan asing itu menambang di hutan lindung. “Itu kan aneh, alat beratnya masih ada di sana (Bangka), alat sedot timahnya masih ada, bukti kerusakan hutannya juga masih ada,”ucapnya.
Untuk itulah Zulkilfi bekerja sama dengan penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Agung.
Jasin mengakui ada kelemahan dalam regulasi di Indonesia ihwal pemberian izin dalam sektor pertambangan. “Izinnya di A, tapi menebangnya di B, yang banyak kayunya atau sumber daya alam lainnya.”
Komisi sedang mengkajinya dan diharapkan rampung tahun ini.“Karena di 2010 KPK akan fokus ke sektor kehutanan dan pertambangan.” Manajemen PT Koba Tin bungkam menanggapi rencana pencabutan izin tambangnya. “Kami belum tahu hal itu. Kami justru baru mendengar berita tersebut,” kata Tutik, staf PT Koba Tin, di kantornya di gedung Arthaloka kemarin.
Juru bicara perusahaan itu, Darmansyah, yang dihubungi, tidak mengaktifkan nomor telepon selulernya. Sedangkan Direktur Utama PT Koba Tin Kamardin disebut berada di luar negeri.“Beliau sedang di luar negeri,” ujar Tutik.
Sumber : Koran Tempo
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
M. Jasin menegaskan, pemberian izin di area hutan lindung melanggar
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Ia menduga terjadi praktek korupsi atas keluarnya izin tersebut. “Nanti dilihat ada atau tidaknya unsur korupsi. Apakah ada suap menyuap, pemberian uang ke pejabat daerah,” kata Jasin setelah menghadiri rapat kerja nasional Kementerian Kehutanan di gedung Manggala Wanabakti kemarin.
Komisi, ujarnya, juga menengarai ada kecenderungan pengusaha di sektor pertambangan itu tak membayar kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara. “Itu pasti akan banyak (jumlahnya), melebihi APBN kita,”ujar Jasin.
Perihal pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tentang aktivitas PT Koba Tin di kawasan hutan lindung di Bangka, Jasin mengatakan, Komisi juga akan menyelidiki izin perusahaan timah asing itu. “Apakah ada indikasi korupsi atau merugikan negara,”tuturnya.
Saat membuka rapat kerja tahunan kemarin, Zulkifli mengatakan akan mencabut izin pinjam pakai tambang PT Koba Tin. Pasalnya, perusahaan itu beroperasi di kawasan hutan lindung.“Sedang kami kaji. Kemungkinan nanti hak izinnya akan dicabut. Itu kan hutan lindung, tidak boleh untuk tambang.” Menurut Zulkifli, pihaknya telah mengunjungi daerah Bangka Belitung berkaitan dengan informasi kerusakan hutan di sana.“Bukan rusak hutannya, tapi luluh-lantak,”ujarnya.
Kasus pelanggaran seperti itu, kata Zulkifli, sering kali terjadi. Namun saat kasus kejahatan ini dibawa ke ranah hukum, justru Kementerian Kehutanan sering kali dikalahkan. Padahal banyak bukti yang menunjukkan perusahaan asing itu menambang di hutan lindung. “Itu kan aneh, alat beratnya masih ada di sana (Bangka), alat sedot timahnya masih ada, bukti kerusakan hutannya juga masih ada,”ucapnya.
Untuk itulah Zulkilfi bekerja sama dengan penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Agung.
Jasin mengakui ada kelemahan dalam regulasi di Indonesia ihwal pemberian izin dalam sektor pertambangan. “Izinnya di A, tapi menebangnya di B, yang banyak kayunya atau sumber daya alam lainnya.”
Komisi sedang mengkajinya dan diharapkan rampung tahun ini.“Karena di 2010 KPK akan fokus ke sektor kehutanan dan pertambangan.” Manajemen PT Koba Tin bungkam menanggapi rencana pencabutan izin tambangnya. “Kami belum tahu hal itu. Kami justru baru mendengar berita tersebut,” kata Tutik, staf PT Koba Tin, di kantornya di gedung Arthaloka kemarin.
Juru bicara perusahaan itu, Darmansyah, yang dihubungi, tidak mengaktifkan nomor telepon selulernya. Sedangkan Direktur Utama PT Koba Tin Kamardin disebut berada di luar negeri.“Beliau sedang di luar negeri,” ujar Tutik.
Sumber : Koran Tempo
Sabtu, 15 Mei 2010
Selasa, 22 Desember 2009
Kedatangan Wapres Disambut Dua Kelompok Pendemo
Selasa, 22 Desember 2009 19:01
Kedatangan Wapres Disambut Dua Kelompok Pendemo
Wapres Boediono akhirnya tiba di Pekanbaru jelang Maghrib tadi. Dua kelompok massa menyambutnya dengan berdemo di Purna MTQ.
Riauterkini-PEKANBARU- Sekitar pukul 18.05 WIB, Selasa (22/12/09) rombongan mobil Wakil Presiden Boediono bergerak dari Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Kedatangan Wapres disambut dua kelompok pengunjuk rasa yang menggelar aksi di depan purna MTQ jalan Jendral Sudirman.
Dua kubu yang mengelar unjuk rasa jelang Maghrib tersebut adalah Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Universita Riau dan Universitas Islam Negeri (UIN) Suksa serta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Riau. Kelompok ini beraksi tepat di samping pintu masuk purna MTQ. Jumlahnya sekitar 40 orang.
Kelompok kedua adalah sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Bersama Ganyang Koruptor (GEBRAK). Massa yang semula berdemo di depan gedung DPRD Riau itu mengambil lokasi di sisi utara purna MTQ, tetapi masih di tepi Jalan Jendral Sudirman. Jumllah kelompok ini sekitar 30 orang.
Kedua kelompok massa tersebut dijaga ketat lebih saratus aparat kepolisian. Saat mobil Wapres dan rombongan melintas suasana mulai remang-remang. Meskipun mereka terus berorasi dan mengibar-kibarkan bendera, namun dipastikan Wapres yang menjadi sasaran aksi mereka, tidak bisa melihat dan mendengar aspirasi mereka. Sebab, selain mereka ditutupi barikade puluhan aparat kepolisian, jarak antara massa dengan Wapres yang lewat cukup jauh, terpisah sekitar 15 meter.
Dalam aksinya, kedua kelompok massa mengunsung tuntutan yang sama, yakni mendesak Boediono nonaktif dari jabatannya sebagai wakil presiden. Demikian juga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, harus nonaktif, karena keduanya dianggap bertanggung jawab atas skandal Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun.
Setelah rombongan Wapres berlalu, polisi langsung melonggarkan pengamanan. Barikade dibuka. Meskipun tidak ada intruksi pembubaran paksa, namun akhirnya kedua kelompok massa membubarkan diri.
Dijadwalkan malam ini, di Gedung Daerah Provinsi Riau, Wapres akan mengikuti jamuan makan malam bersama gubernur se-Indonesia, bupati dan walikota se-Riau serta sejumlah tokoh masyarakat.***(mad)
Kedatangan Wapres Disambut Dua Kelompok Pendemo
Wapres Boediono akhirnya tiba di Pekanbaru jelang Maghrib tadi. Dua kelompok massa menyambutnya dengan berdemo di Purna MTQ.
Riauterkini-PEKANBARU- Sekitar pukul 18.05 WIB, Selasa (22/12/09) rombongan mobil Wakil Presiden Boediono bergerak dari Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Kedatangan Wapres disambut dua kelompok pengunjuk rasa yang menggelar aksi di depan purna MTQ jalan Jendral Sudirman.
Dua kubu yang mengelar unjuk rasa jelang Maghrib tersebut adalah Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Universita Riau dan Universitas Islam Negeri (UIN) Suksa serta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Riau. Kelompok ini beraksi tepat di samping pintu masuk purna MTQ. Jumlahnya sekitar 40 orang.
Kelompok kedua adalah sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Bersama Ganyang Koruptor (GEBRAK). Massa yang semula berdemo di depan gedung DPRD Riau itu mengambil lokasi di sisi utara purna MTQ, tetapi masih di tepi Jalan Jendral Sudirman. Jumllah kelompok ini sekitar 30 orang.
Kedua kelompok massa tersebut dijaga ketat lebih saratus aparat kepolisian. Saat mobil Wapres dan rombongan melintas suasana mulai remang-remang. Meskipun mereka terus berorasi dan mengibar-kibarkan bendera, namun dipastikan Wapres yang menjadi sasaran aksi mereka, tidak bisa melihat dan mendengar aspirasi mereka. Sebab, selain mereka ditutupi barikade puluhan aparat kepolisian, jarak antara massa dengan Wapres yang lewat cukup jauh, terpisah sekitar 15 meter.
Dalam aksinya, kedua kelompok massa mengunsung tuntutan yang sama, yakni mendesak Boediono nonaktif dari jabatannya sebagai wakil presiden. Demikian juga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, harus nonaktif, karena keduanya dianggap bertanggung jawab atas skandal Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun.
Setelah rombongan Wapres berlalu, polisi langsung melonggarkan pengamanan. Barikade dibuka. Meskipun tidak ada intruksi pembubaran paksa, namun akhirnya kedua kelompok massa membubarkan diri.
Dijadwalkan malam ini, di Gedung Daerah Provinsi Riau, Wapres akan mengikuti jamuan makan malam bersama gubernur se-Indonesia, bupati dan walikota se-Riau serta sejumlah tokoh masyarakat.***(mad)
Kamis, 17 Desember 2009
Gubernur Riau. Dukung Penurunan Emisi Karbon .. di Riau,, Bgm Tentang Izin HTI S. KAMPAR DAN SP3 ANAK PERUSAHAAN RAPP DI RIAU ???
KOPENHAGEN (RP) - Gubernur Riau HM Rusli Zainal menyatakan Provinsi Riau mendukung penuh target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen yang dikemukakan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berpidato di depan peserta KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, Kamis (17/12).
Salah satu langkah strategis dan awal yang dilakukan oleh Riau adalah dengan mengefektifkan Riau Climate Change Center (RCCC).
‘’Segera setelah pulang dari sini, kita akan mengefektivitaskan Riau Climate Change Center. Melibatkan perusahaan dan juga perguruan tinggi. Terutama kita minta untuk menutaskan mapping persoalan perubahan iklim yang dihadapi oleh dan data-data lainnya yang penting dalam upaya kita turut mewujudkan target penurunan emisi 26 persen,’’ ungkap Rusli Zainal saat ditemui di Bella Center, Kopenhagen, Denmark, tempat berlangsungnya konferensi.
Gubernur Rusli Zainal saat itu ikut dalam rombongan presiden yang melakukan lawatan ke beberapa negara mulai dari Belgia, Perancis, Jerman dan berakhir di Kopenhagen, Denmark.
Wartawan Riau Pos Andi Novirianti di Kopenhagen melaporkan bahwa Gubernur juga menyadari bahwa Riau saat ini menjadi perhatian dunia, terutama menyoal kehutanan dan pemanfaatan lahan gambut.
‘’Saya pikir, kita harus paham sektor kehutanan di Provinsi Riau memiliki peranan penting, Tidak saja berkontribusi bagi Riau tetapi untuk negara. Riau juga tidak bisa memutuskan tidak memanfaatkan lahan gambut, karena wilayah kita 51 persen dari gambut. Kalau itu diberlakukan, bisa-bisa ada satu kabupaten yang tidak bisa membangun (Indragiri Hilir, red), karena kawasannya gambut semua,’’ ungkapnya.
Namun, dia menegaskan, beberapa hal mungkin memang perlu diperbaiki dalam soal pengelolaan. Termasuk soal ramainya perdebatan tentang pengelolaan semenanjung Kampar.
‘’Soal pengelolaan lahan gambut oleh RAPP, saya pikir itu biarkan saja diteliti oleh Departemen Kehutanan. Mereka sedang menurunkan tim dan meneliti. Kita tunggu saja hasilnya,’’ imbuhnya
Saat berpidato di konferensi ini, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dana mitigasi, adaptasi dan kerja sama internasional tidak ada artinya tanpa adanya perhatian terhadap pendanaan. Idealnya dana yang diperlukan untuk itu 25-35 miliar dolar AS per tahun hingga tahun 2012.
‘’Negara-negara maju memiliki kemampuan untuk ini. Ini hanya soal kemauan politik. Ingat bahwa miliaran dana diperlukan hanya untuk suatu tetesan kecil. Bandingkan dengan 6 triliun dolar Amerika yang hilang akibat krisis keuangan,’’ ungkap SBY, pada pidatonya di Konvensi Perubahan Iklim Sedunia (UNFCCC) COP 15, di Copenhagen, Denmark, mengingat setakat ini persoalan bantuan pendanaan dari negara-negara maju untuk negara berkembang tidak juga dikemukakan dengan tegas dan jelas oleh negara-negara maju.
Selain menyampaikan itu, SBY juga menegaskan empat hal lainnya. Pertama, semua sepakat untuk untuk membatasi peningkatan suhu di bawah 2 derajat C dan untuk mencapai itu semua mempunyai kewajiban yang sama tetapi berbeda tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Kedua, dia meminta semua negara maju untuk memenuhi janji mereka menurunkan emisi dan sesuai dengan rekomendasi IPCC haruslah 40 persen. ‘’Ini tidak bisa digantikan atau ditunda,’’ ujarnya.
Ketiga, SBY menegaskan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca tidak cukup dari negara maju saja tetapi juga oleh negara berkembang. Itulah sebabnya Indonesia, pada September lalu, meskipun bukan merupakan negara Annex I yang berkewajiban menurunkan emisi tetap secara sukarela memiliki target penurunan emisi hingga 26 pesen. Bahkan akan meningkat hingga 41 persen bila dada bantuan dari negara lain.
Keempat, SBY mendukung adanya MRV (dapat diukur, dilaporkan, dan diaudit) dalam penurunan emisi karbon. Menurutnya hal itu menjadi poin penting untuk memberikan data pasti penurunan emisi yang dilakukan, sekaligus sebagai jaminan dari dukungan dana dari negara maju.(ndi)
Salah satu langkah strategis dan awal yang dilakukan oleh Riau adalah dengan mengefektifkan Riau Climate Change Center (RCCC).
‘’Segera setelah pulang dari sini, kita akan mengefektivitaskan Riau Climate Change Center. Melibatkan perusahaan dan juga perguruan tinggi. Terutama kita minta untuk menutaskan mapping persoalan perubahan iklim yang dihadapi oleh dan data-data lainnya yang penting dalam upaya kita turut mewujudkan target penurunan emisi 26 persen,’’ ungkap Rusli Zainal saat ditemui di Bella Center, Kopenhagen, Denmark, tempat berlangsungnya konferensi.
Gubernur Rusli Zainal saat itu ikut dalam rombongan presiden yang melakukan lawatan ke beberapa negara mulai dari Belgia, Perancis, Jerman dan berakhir di Kopenhagen, Denmark.
Wartawan Riau Pos Andi Novirianti di Kopenhagen melaporkan bahwa Gubernur juga menyadari bahwa Riau saat ini menjadi perhatian dunia, terutama menyoal kehutanan dan pemanfaatan lahan gambut.
‘’Saya pikir, kita harus paham sektor kehutanan di Provinsi Riau memiliki peranan penting, Tidak saja berkontribusi bagi Riau tetapi untuk negara. Riau juga tidak bisa memutuskan tidak memanfaatkan lahan gambut, karena wilayah kita 51 persen dari gambut. Kalau itu diberlakukan, bisa-bisa ada satu kabupaten yang tidak bisa membangun (Indragiri Hilir, red), karena kawasannya gambut semua,’’ ungkapnya.
Namun, dia menegaskan, beberapa hal mungkin memang perlu diperbaiki dalam soal pengelolaan. Termasuk soal ramainya perdebatan tentang pengelolaan semenanjung Kampar.
‘’Soal pengelolaan lahan gambut oleh RAPP, saya pikir itu biarkan saja diteliti oleh Departemen Kehutanan. Mereka sedang menurunkan tim dan meneliti. Kita tunggu saja hasilnya,’’ imbuhnya
Saat berpidato di konferensi ini, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dana mitigasi, adaptasi dan kerja sama internasional tidak ada artinya tanpa adanya perhatian terhadap pendanaan. Idealnya dana yang diperlukan untuk itu 25-35 miliar dolar AS per tahun hingga tahun 2012.
‘’Negara-negara maju memiliki kemampuan untuk ini. Ini hanya soal kemauan politik. Ingat bahwa miliaran dana diperlukan hanya untuk suatu tetesan kecil. Bandingkan dengan 6 triliun dolar Amerika yang hilang akibat krisis keuangan,’’ ungkap SBY, pada pidatonya di Konvensi Perubahan Iklim Sedunia (UNFCCC) COP 15, di Copenhagen, Denmark, mengingat setakat ini persoalan bantuan pendanaan dari negara-negara maju untuk negara berkembang tidak juga dikemukakan dengan tegas dan jelas oleh negara-negara maju.
Selain menyampaikan itu, SBY juga menegaskan empat hal lainnya. Pertama, semua sepakat untuk untuk membatasi peningkatan suhu di bawah 2 derajat C dan untuk mencapai itu semua mempunyai kewajiban yang sama tetapi berbeda tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Kedua, dia meminta semua negara maju untuk memenuhi janji mereka menurunkan emisi dan sesuai dengan rekomendasi IPCC haruslah 40 persen. ‘’Ini tidak bisa digantikan atau ditunda,’’ ujarnya.
Ketiga, SBY menegaskan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca tidak cukup dari negara maju saja tetapi juga oleh negara berkembang. Itulah sebabnya Indonesia, pada September lalu, meskipun bukan merupakan negara Annex I yang berkewajiban menurunkan emisi tetap secara sukarela memiliki target penurunan emisi hingga 26 pesen. Bahkan akan meningkat hingga 41 persen bila dada bantuan dari negara lain.
Keempat, SBY mendukung adanya MRV (dapat diukur, dilaporkan, dan diaudit) dalam penurunan emisi karbon. Menurutnya hal itu menjadi poin penting untuk memberikan data pasti penurunan emisi yang dilakukan, sekaligus sebagai jaminan dari dukungan dana dari negara maju.(ndi)
Jumat, 04 Desember 2009
Demo Dukung Usut Bank Century GMKI Dicuekin DPRD Riau
Demo Dukung Usut Bank Century GMKI Dicuekin DPRD Riau
Puluhan aktivis GMKI kecewa. Aksi unjuk rasa mereka dicuekin anggota DPRD Riau. Mereka kemudian menyampaikan aspirasi ke taman makam pahlawan.
Riauterkini-PEKANBARU- Puluhan aktifis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jumat (4/12) sekitar pukul 11.00 WIB mendatangi kantor DPRD Riau di Jalan Sudirman Pekanbaru. Mereka meminta lembaga yudikatif agar profesional dan minta agar kasus Bank Century yang disebut-sebut melibatkan Wakil Presiden RI Budiono segera diusut tuntas hingga keakar-akarnya.
Setelah hampir 15 menit para pendemo melancarkan aksinya ternyata para anggota DPRD Riau yang berkompeten menanggapi hal tersebut tidak mau menjumpai para aksi demo dan membiarkan mereka begitu saja. Merasa dicuekin para anggota DPRD Riau maka para pendemo berbalik arah dan melancarkan aksinya di depan makam pahlawan Kusuma Dharma Jalan Sudirman.
Dalam surat peryataan sikap mereka tentang kasus Bank Century tersebut dikatakan diantaranya bahwa mereka minta agar dapat segera membongkar dan mengusut tuntas kasus Bank Century, selamatkan uang rakyat, dan kembalikan uang nasabah, melibatkan Wakil Presiden RI Budiono dan Sri Mulyani Mentri Keuangan RI bertanggungjawab dalam kasus tersebut.
Setelah hampir setengah jam para pendemo melancarkan aksinya dengan pengawalan ketat dari anggota Samapta Polda Riau dan jajaran maka para pendemo membubarkan diri dengan tertip dan kembali kekampusnya masing-masing dengan menggunakan beberapa Bus angkutan mahasiswa.
Sebelum itu Koordinator Lapangan (Korlap) GMKI G.Hutagalung mengatakan bahwa apabila dalam beberapa hari ini surat pernyataan mereka tentang kasus Bank Century tidak ditanggapi para anggota DPRD Riau dan aparat penegak hukum lainnya maka ia akan datang kembali dengan jumlah lebih besar dan bergabung dengan HMI Riau.
"Apabila dalam beberapa hari ini hal tersebut tidak juga ditanggapi maka mereka akan kembali berdemo dengan jumlah massa lebih banyak lagi dan bergabung dengan HMI Riau," terangkan G. hutagalung. Selain itu mereka juga merencanakan untuk kembali berdemo pada tanggal 9 Desember nanti.***(vila)
Puluhan aktivis GMKI kecewa. Aksi unjuk rasa mereka dicuekin anggota DPRD Riau. Mereka kemudian menyampaikan aspirasi ke taman makam pahlawan.
Riauterkini-PEKANBARU- Puluhan aktifis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jumat (4/12) sekitar pukul 11.00 WIB mendatangi kantor DPRD Riau di Jalan Sudirman Pekanbaru. Mereka meminta lembaga yudikatif agar profesional dan minta agar kasus Bank Century yang disebut-sebut melibatkan Wakil Presiden RI Budiono segera diusut tuntas hingga keakar-akarnya.
Setelah hampir 15 menit para pendemo melancarkan aksinya ternyata para anggota DPRD Riau yang berkompeten menanggapi hal tersebut tidak mau menjumpai para aksi demo dan membiarkan mereka begitu saja. Merasa dicuekin para anggota DPRD Riau maka para pendemo berbalik arah dan melancarkan aksinya di depan makam pahlawan Kusuma Dharma Jalan Sudirman.
Dalam surat peryataan sikap mereka tentang kasus Bank Century tersebut dikatakan diantaranya bahwa mereka minta agar dapat segera membongkar dan mengusut tuntas kasus Bank Century, selamatkan uang rakyat, dan kembalikan uang nasabah, melibatkan Wakil Presiden RI Budiono dan Sri Mulyani Mentri Keuangan RI bertanggungjawab dalam kasus tersebut.
Setelah hampir setengah jam para pendemo melancarkan aksinya dengan pengawalan ketat dari anggota Samapta Polda Riau dan jajaran maka para pendemo membubarkan diri dengan tertip dan kembali kekampusnya masing-masing dengan menggunakan beberapa Bus angkutan mahasiswa.
Sebelum itu Koordinator Lapangan (Korlap) GMKI G.Hutagalung mengatakan bahwa apabila dalam beberapa hari ini surat pernyataan mereka tentang kasus Bank Century tidak ditanggapi para anggota DPRD Riau dan aparat penegak hukum lainnya maka ia akan datang kembali dengan jumlah lebih besar dan bergabung dengan HMI Riau.
"Apabila dalam beberapa hari ini hal tersebut tidak juga ditanggapi maka mereka akan kembali berdemo dengan jumlah massa lebih banyak lagi dan bergabung dengan HMI Riau," terangkan G. hutagalung. Selain itu mereka juga merencanakan untuk kembali berdemo pada tanggal 9 Desember nanti.***(vila)
30 M RIAU AIRLANE RAL HILANG DALAM KATA RUGI ...
Jum’at, 4 Desember 2009 15:22
Pesawat RJ-100 Milik RAL Bukukan Kerugian Rp 30 Miliar
Keberadaan rute Pekanbaru-Jakarta pesawat RJ-100 milik PT. RAL menjadi benalu. Selama 9 bulan diopeasikan sukses bukukan kerugian Rp 30 miliar.
Riauterkini-PEKANBARU- Salah satu kelemahan mantan Dirut PT. Riau Airlines (RAL) Samudera Sukardi adalah membiarkan rute Pekanbaru-Jakarta dengan pesawat RJ-100 menggerogoti kemampuan keuangan perusahaan. Padahal, sejak Januari dibuka rute tersebut belum pernah sekalipun membukukan keuntungan, melainkan dipastikan selalu merugi. Sebab, antara biaya operasional dengan pemasukan tidak sebanding.
Berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan PT. RAL, sejak Januari hingga September rute Pekanbaru-Jakarta pesawat RJ-100 telah menimbulkan kerugian sekitar Rp 30 miliar. “Rugi terus sejak dibuka. Mulai Januari sampai September tercatat kerugiannya mencapai Rp 30 miliar,” ujar Komisaris Utama PT. RAL yang juga Setdaprov Riau Wan Syamsir Yus kepada sejumlah wartawan, termasuk riauterkini di ruang kerjanya, Jumat (4/12/09).
Dijelaskan Wan Syamsir, kerugian itu pasti timbul karena secara teknis pesawat jenis RJ-100 dengan 4 mesin memang tak lazim digunakan melayani rute penjang. Biaya yang harus dikeluarkan jauh melebihi pemasukan yang bisa diterima dari penjualan tiket. “Penuh pun penumpangnya dari atau ke Jakarta, tetap saja rugi, karena biayanya terlalu besar,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, sejak awal Dewan Komisaris sudah mengingatkan agar rute Pekanbaru-Jakarta dikurangi, namun Samudera tak kunjung meresponnnya. Kondisi tersebut menyebabkan keuntungan yang didapat RAL dari rute lain dengan pesawat Foker 50 harus tersedot untuk menutupi biaya operasional dua RJ-100.
Baru belakangan ini Samudera merespon dengan mengalihkan satu pesawat RJ-100 untuk melayani rute Medan-Pekanbaru-Batam, namun sudah terlambat, kondisi keungan RAL sudah terlanjut memburuk.***(mad)
Pesawat RJ-100 Milik RAL Bukukan Kerugian Rp 30 Miliar
Keberadaan rute Pekanbaru-Jakarta pesawat RJ-100 milik PT. RAL menjadi benalu. Selama 9 bulan diopeasikan sukses bukukan kerugian Rp 30 miliar.
Riauterkini-PEKANBARU- Salah satu kelemahan mantan Dirut PT. Riau Airlines (RAL) Samudera Sukardi adalah membiarkan rute Pekanbaru-Jakarta dengan pesawat RJ-100 menggerogoti kemampuan keuangan perusahaan. Padahal, sejak Januari dibuka rute tersebut belum pernah sekalipun membukukan keuntungan, melainkan dipastikan selalu merugi. Sebab, antara biaya operasional dengan pemasukan tidak sebanding.
Berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan PT. RAL, sejak Januari hingga September rute Pekanbaru-Jakarta pesawat RJ-100 telah menimbulkan kerugian sekitar Rp 30 miliar. “Rugi terus sejak dibuka. Mulai Januari sampai September tercatat kerugiannya mencapai Rp 30 miliar,” ujar Komisaris Utama PT. RAL yang juga Setdaprov Riau Wan Syamsir Yus kepada sejumlah wartawan, termasuk riauterkini di ruang kerjanya, Jumat (4/12/09).
Dijelaskan Wan Syamsir, kerugian itu pasti timbul karena secara teknis pesawat jenis RJ-100 dengan 4 mesin memang tak lazim digunakan melayani rute penjang. Biaya yang harus dikeluarkan jauh melebihi pemasukan yang bisa diterima dari penjualan tiket. “Penuh pun penumpangnya dari atau ke Jakarta, tetap saja rugi, karena biayanya terlalu besar,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, sejak awal Dewan Komisaris sudah mengingatkan agar rute Pekanbaru-Jakarta dikurangi, namun Samudera tak kunjung meresponnnya. Kondisi tersebut menyebabkan keuntungan yang didapat RAL dari rute lain dengan pesawat Foker 50 harus tersedot untuk menutupi biaya operasional dua RJ-100.
Baru belakangan ini Samudera merespon dengan mengalihkan satu pesawat RJ-100 untuk melayani rute Medan-Pekanbaru-Batam, namun sudah terlambat, kondisi keungan RAL sudah terlanjut memburuk.***(mad)
Rabu, 25 November 2009
DPR Minta KPK Tindak Lanjuti Audit BPK
DPR Minta KPK Tindak Lanjuti Audit BPK
RUMGAPRES/ABROR RIZKI
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (23/11) sore menerima laporan audit Bank Century dari Ketua BPK Hadi Poernomo di kantor Presiden, Jakarta.
Artikel Terkait:
* Terima Hasil Audit BPK, KPK Segera Tindak Lanjuti Bank Century
* Tanggapan Sri Mulyani soal Century Dianggap Basi
* Ketua Pansus Hak Angket Bank Century Harus dari Pihak Inisiator
* Audit Century Berisiko Politik Tinggi, BPK Lapor ke Presiden
Rabu, 25 November 2009 | 19:09 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil tindakan tegas untuk menindaklanjuti laporan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait menilai pengusutan kasus Bank Century berhak dilakukan oleh KPK karena lembaga ini yang pertama kali meminta BPK untuk melakukan audit investigatif Bank Century. "Kami meminta kepada aparat hukum baik kepolisian maupun kejaksaan agar masalah ini diusut oleh KPK," ujar pria yang akrab disapa Ara ini di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/11).
Maruarar mengatakan, hasil audit BPK dengan jelas mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tindakan pemerintah yang tidak memiliki dasar hukum dalam rangka penyelamatan Bank Century. Dia menjelaskan, tindakan penyelamatan Bank Century yang dilakukan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak memiliki dasar hukum. Pasalnya, DPR periode 2004-2009 pada 18 Desember 2008 telah menolak Perppu 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang memberi landasan hukum wewenang KSSK menangani bank gagal dan ditengarai berdampak sistemik. Karena itu, menurutnya, setelah tanggal 18 Desember 2008 kewenangan KSSK tidak lagi memiliki dasar hukum.
"Dan dari hasil audit itu sudah ditemukan langkah yang diambil oleh KSSK pada tanggal 18 Desember 2008 tidak ada dasar hukumnya. Pembentukan KK juga tidak berdasarkan UU," ujar Maruarar.
RUMGAPRES/ABROR RIZKI
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (23/11) sore menerima laporan audit Bank Century dari Ketua BPK Hadi Poernomo di kantor Presiden, Jakarta.
Artikel Terkait:
* Terima Hasil Audit BPK, KPK Segera Tindak Lanjuti Bank Century
* Tanggapan Sri Mulyani soal Century Dianggap Basi
* Ketua Pansus Hak Angket Bank Century Harus dari Pihak Inisiator
* Audit Century Berisiko Politik Tinggi, BPK Lapor ke Presiden
Rabu, 25 November 2009 | 19:09 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil tindakan tegas untuk menindaklanjuti laporan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait menilai pengusutan kasus Bank Century berhak dilakukan oleh KPK karena lembaga ini yang pertama kali meminta BPK untuk melakukan audit investigatif Bank Century. "Kami meminta kepada aparat hukum baik kepolisian maupun kejaksaan agar masalah ini diusut oleh KPK," ujar pria yang akrab disapa Ara ini di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/11).
Maruarar mengatakan, hasil audit BPK dengan jelas mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tindakan pemerintah yang tidak memiliki dasar hukum dalam rangka penyelamatan Bank Century. Dia menjelaskan, tindakan penyelamatan Bank Century yang dilakukan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak memiliki dasar hukum. Pasalnya, DPR periode 2004-2009 pada 18 Desember 2008 telah menolak Perppu 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang memberi landasan hukum wewenang KSSK menangani bank gagal dan ditengarai berdampak sistemik. Karena itu, menurutnya, setelah tanggal 18 Desember 2008 kewenangan KSSK tidak lagi memiliki dasar hukum.
"Dan dari hasil audit itu sudah ditemukan langkah yang diambil oleh KSSK pada tanggal 18 Desember 2008 tidak ada dasar hukumnya. Pembentukan KK juga tidak berdasarkan UU," ujar Maruarar.
Sabtu, 21 November 2009
PERNYATAAN SIKAP LSM KAGOTRA RIAU DAN FORKOM MARISI
PEKANBARU 23 NOVEMBER 2009,
kepada Yth,
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KPK DI JAKARTA
021-52892441
INDIKASI KORUPSI DIBENGKALIS PADA PEMBELIAN MESS PEMDA BENGKALIS SEBESAR RP. 3,9 M
(DATA TERLAMPIR) DAN AKAN DIFAXKAN...!
MERujuk pada UU TIPIKOR NO 31 TAHUN 2004, DAN PP NO 71 TAHUN 2000, KOMITMENT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI dengan ASOSIASI GUBERNUR SE-INDONESIA: No KEP. 74/KPK/12/2004, DAN Keputusan bersama : No 09/KB/XII/2004 Tentang pemberantasan, pencegahan Tindak Korupsi dan sosialisi pemberantasan Korupsi di daerah, Serta IMPRES No 5 tahun 2004.
1.Menuntut KAPOLDA RIAU H. Rustam Ramza/KAJATI RIAU segera Menangkap Tersangka BUPATI BENGKALIS SYAMSURIZAL, DAN SULAIMAN ZAKARIA (SEKDA) BENGKALIS, Sebagaimana Komitment Bpk Kapolda Riau, dalam pemberantasan korupsi.
2.Meminta Kejaksaan tinggi Riau segera Mengusut keakar-akarnya akan persoalan Korupsi PADA pembelian mess bengkalis yang telah merugikan negara Rp. 3,9 M ini.
3.Meminta KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI /KPK untuk segera turun Ke Riau dalam menuntaskan berbagai Kasus Korupsi yang merajalela di provinsi ini. Khususnya Pada pembelian DI KABUPATEN BENGKALIS
Dalam jangka waktu 3x 24 jam tuntutan ini tidak juga di respon kami akan melakukan aksi besar-besaran di Riau dan di KPK – Di jakarta.
TEMBUSAN
1.Bapak Presiden Republik Indonesia di- Jakarta
2.Bapak Kejaksaan Agung Di – JAKARTA
3.Mabes Polri di- Jakarta
4.Ketua DPRD Provinsi Riau
5.Bapak Gubernur Riau
6.Bawasda Provinsi Riau
7.PERTINGGAL
kepada Yth,
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KPK DI JAKARTA
021-52892441
INDIKASI KORUPSI DIBENGKALIS PADA PEMBELIAN MESS PEMDA BENGKALIS SEBESAR RP. 3,9 M
(DATA TERLAMPIR) DAN AKAN DIFAXKAN...!
MERujuk pada UU TIPIKOR NO 31 TAHUN 2004, DAN PP NO 71 TAHUN 2000, KOMITMENT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI dengan ASOSIASI GUBERNUR SE-INDONESIA: No KEP. 74/KPK/12/2004, DAN Keputusan bersama : No 09/KB/XII/2004 Tentang pemberantasan, pencegahan Tindak Korupsi dan sosialisi pemberantasan Korupsi di daerah, Serta IMPRES No 5 tahun 2004.
1.Menuntut KAPOLDA RIAU H. Rustam Ramza/KAJATI RIAU segera Menangkap Tersangka BUPATI BENGKALIS SYAMSURIZAL, DAN SULAIMAN ZAKARIA (SEKDA) BENGKALIS, Sebagaimana Komitment Bpk Kapolda Riau, dalam pemberantasan korupsi.
2.Meminta Kejaksaan tinggi Riau segera Mengusut keakar-akarnya akan persoalan Korupsi PADA pembelian mess bengkalis yang telah merugikan negara Rp. 3,9 M ini.
3.Meminta KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI /KPK untuk segera turun Ke Riau dalam menuntaskan berbagai Kasus Korupsi yang merajalela di provinsi ini. Khususnya Pada pembelian DI KABUPATEN BENGKALIS
Dalam jangka waktu 3x 24 jam tuntutan ini tidak juga di respon kami akan melakukan aksi besar-besaran di Riau dan di KPK – Di jakarta.
TEMBUSAN
1.Bapak Presiden Republik Indonesia di- Jakarta
2.Bapak Kejaksaan Agung Di – JAKARTA
3.Mabes Polri di- Jakarta
4.Ketua DPRD Provinsi Riau
5.Bapak Gubernur Riau
6.Bawasda Provinsi Riau
7.PERTINGGAL
HPHHTI DI RIAU " KERUSAKAN HUTAN RIAU " ILOG
Keterangan Saksi Ahli Kasus Illegal Logging Riau
Lihat VideoSekilas Betjo Sentosa
S3 nya dari ekonomi, S1 dan S2 dari kehutanan. Sewaktu menjadi saksi ahli untuk 13 kasus ilegal logging di Riau masih menjabat sebagai Kasubdit Rencana Kerja, dimana beliau ditunjuk oleh menteri kehutanan sebagai saksi ahli. Istrinya adalah orang Riau. Dan Betjo ini juga pernah menjadi saksi ahli pada persidangan kasus adelin lis, ilegal logging papua dan Kaltim.
Menurut Betjo, terkait dengan kasus-kasus dimana dia menjadi saksi ada 2
bentuk pelanggaran :
1. Pelanggaran administrasi, misalnya menebang diluar blok tebangan
2. Pelanggaran pidana, misalnya menabang diluar areal konsesi
Terkait dengan PP 34/2002 yang dikeluarkan 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, *Pasal 42, */Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur /Menurutnya, jika permohonan sudah sampai pada persetujuan prinsip sebelum PP tersebut keluar maka dapat dilanjutkan selambatnya sampai dikeluarkannya SK Menhut No 32/2002. Kemudian Jika permohonan diajukan setelah PP tersebut keluar, maka akan dilakukan sistem lelang sampai selambatnya 5 Februari 2003Menurut Dr Ir Betjo Sentosa, MSi dimana ada sejumah peraturan yang menyebutkan bahwa areal HTI dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi yang tidak produktif seperti Kepmenhut 10.1/Kpts-II/2000 tentang pedoman pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, tanggal 6 November 2000 dan Kepmenhut 21/Kpts-II/2001 tentang kriteria dan standar
izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman pada hutan produksi, tanggal 31 Januari 2001 adalah *INKONSISTEN* TERHADAP ATURAN YANG LAINNYA. PP 7/1990 juga menyebutkan izin HTI harus berada di areal hutan produksi yang tidak produktif.
Dasar ARGUMENTASINYA : PP 6 tahun 1999, yang menyebutkan *AREAL TIDAK TUMPANG TINDIH dengan areal konsesi lainnya Kesimpulan dari Betjo : SEPANJANG TIDAK TUMPANG TINDIH MAKA IZIN BOLEH DIBERIKAN, MESKIPUN DI HUTAN ALAM
Faktanya dari 13 perusahaan yang di SP3 kan:
1. PT Madukoro tumpang tindih dengan HPH PT Yos Raya Timber
2. PT Bukit Betabuh Sei Indah tumpang tindih dengan HPH PT IFA
Terkait dengan peruntukan, Menurut Departemen Kehutanan sebelum adanya paduserasi antara RTRWP (Rencana Tataruang provinsi) dengan TGHK, maka yang menjadi acuan pemberian izin adalah *TGHK*, Faktanya dari 13 perusahaan yang di SP3 kan :
1. PT Merbau Pelalawan Lestari berada di peruntukan HPK (hutan produksi yang dapat di konversi) dan HPT (hutan produksi terbatas)
2. PT Nusa Prima Manunggal berada di peruntukan HPT
3. PT Bukit Betabuh Sei Indah berada di peruntukan HPT
4. PT Citra Sumber Sejahtera berada di peruntukan HPT
5. PT Mitra Kembang Selaras berada di peruntukan HPT dan HPK
6. PT Inhil Hutan Pratama berada diperuntukan HPT, HP (Hutan Produksi) dan HPK
7. PT Arara Abadi Minas berada diperuntukan HPT dan HPK
8. PT Suntara Gaja Pati berada di peruntukan HPT, HPK dan HP
Sayangnya pertanyaannya TIDAK DILANJUTI DENGAN HAMPARAN GAMBUT.........In attachment contoh lokasi yang dikunjungi oleh Tim Dephut dan POLRI, dimana Betjo Santosa dan Hadiatmoko (Kapolda Riau sekarang) menyaksikan KERUSAKAN AREAL TERSEBUT
Sumber:
Dalam Penataan Ruang
Hutan Produksi terbatas hanya diperbolehkan untuk "budidaya hutan alam". (PP 26 2008)
Izin Pemanfaatan Ruang harus ditertibkan (UU No 26 2007)
"Izin yang tidak sesuai atau akibat perubahan rencana tata ruang harus dicabut "
Ini merupakan studi kasus penertiban pola pemanfaatan ruang yang menarik, dan barangkali berguna bagi penyusunan PP yang mengatur Mekanisme penertiban perizinan dalam Penataan Ruang
Langganan:
Postingan (Atom)