Komisi Pemberantasan Korupsi tengah memeriksa pemberian izin kepada 470 perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi di Kalimantan.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
M. Jasin menegaskan, pemberian izin di area hutan lindung melanggar
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Ia menduga terjadi praktek korupsi atas keluarnya izin tersebut. “Nanti dilihat ada atau tidaknya unsur korupsi. Apakah ada suap menyuap, pemberian uang ke pejabat daerah,” kata Jasin setelah menghadiri rapat kerja nasional Kementerian Kehutanan di gedung Manggala Wanabakti kemarin.
Komisi, ujarnya, juga menengarai ada kecenderungan pengusaha di sektor pertambangan itu tak membayar kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara. “Itu pasti akan banyak (jumlahnya), melebihi APBN kita,”ujar Jasin.
Perihal pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tentang aktivitas PT Koba Tin di kawasan hutan lindung di Bangka, Jasin mengatakan, Komisi juga akan menyelidiki izin perusahaan timah asing itu. “Apakah ada indikasi korupsi atau merugikan negara,”tuturnya.
Saat membuka rapat kerja tahunan kemarin, Zulkifli mengatakan akan mencabut izin pinjam pakai tambang PT Koba Tin. Pasalnya, perusahaan itu beroperasi di kawasan hutan lindung.“Sedang kami kaji. Kemungkinan nanti hak izinnya akan dicabut. Itu kan hutan lindung, tidak boleh untuk tambang.” Menurut Zulkifli, pihaknya telah mengunjungi daerah Bangka Belitung berkaitan dengan informasi kerusakan hutan di sana.“Bukan rusak hutannya, tapi luluh-lantak,”ujarnya.
Kasus pelanggaran seperti itu, kata Zulkifli, sering kali terjadi. Namun saat kasus kejahatan ini dibawa ke ranah hukum, justru Kementerian Kehutanan sering kali dikalahkan. Padahal banyak bukti yang menunjukkan perusahaan asing itu menambang di hutan lindung. “Itu kan aneh, alat beratnya masih ada di sana (Bangka), alat sedot timahnya masih ada, bukti kerusakan hutannya juga masih ada,”ucapnya.
Untuk itulah Zulkilfi bekerja sama dengan penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Agung.
Jasin mengakui ada kelemahan dalam regulasi di Indonesia ihwal pemberian izin dalam sektor pertambangan. “Izinnya di A, tapi menebangnya di B, yang banyak kayunya atau sumber daya alam lainnya.”
Komisi sedang mengkajinya dan diharapkan rampung tahun ini.“Karena di 2010 KPK akan fokus ke sektor kehutanan dan pertambangan.” Manajemen PT Koba Tin bungkam menanggapi rencana pencabutan izin tambangnya. “Kami belum tahu hal itu. Kami justru baru mendengar berita tersebut,” kata Tutik, staf PT Koba Tin, di kantornya di gedung Arthaloka kemarin.
Juru bicara perusahaan itu, Darmansyah, yang dihubungi, tidak mengaktifkan nomor telepon selulernya. Sedangkan Direktur Utama PT Koba Tin Kamardin disebut berada di luar negeri.“Beliau sedang di luar negeri,” ujar Tutik.
Sumber : Koran Tempo
Minggu, 30 Mei 2010
Sabtu, 15 Mei 2010
Selasa, 22 Desember 2009
Kedatangan Wapres Disambut Dua Kelompok Pendemo
Selasa, 22 Desember 2009 19:01
Kedatangan Wapres Disambut Dua Kelompok Pendemo
Wapres Boediono akhirnya tiba di Pekanbaru jelang Maghrib tadi. Dua kelompok massa menyambutnya dengan berdemo di Purna MTQ.
Riauterkini-PEKANBARU- Sekitar pukul 18.05 WIB, Selasa (22/12/09) rombongan mobil Wakil Presiden Boediono bergerak dari Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Kedatangan Wapres disambut dua kelompok pengunjuk rasa yang menggelar aksi di depan purna MTQ jalan Jendral Sudirman.
Dua kubu yang mengelar unjuk rasa jelang Maghrib tersebut adalah Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Universita Riau dan Universitas Islam Negeri (UIN) Suksa serta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Riau. Kelompok ini beraksi tepat di samping pintu masuk purna MTQ. Jumlahnya sekitar 40 orang.
Kelompok kedua adalah sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Bersama Ganyang Koruptor (GEBRAK). Massa yang semula berdemo di depan gedung DPRD Riau itu mengambil lokasi di sisi utara purna MTQ, tetapi masih di tepi Jalan Jendral Sudirman. Jumllah kelompok ini sekitar 30 orang.
Kedua kelompok massa tersebut dijaga ketat lebih saratus aparat kepolisian. Saat mobil Wapres dan rombongan melintas suasana mulai remang-remang. Meskipun mereka terus berorasi dan mengibar-kibarkan bendera, namun dipastikan Wapres yang menjadi sasaran aksi mereka, tidak bisa melihat dan mendengar aspirasi mereka. Sebab, selain mereka ditutupi barikade puluhan aparat kepolisian, jarak antara massa dengan Wapres yang lewat cukup jauh, terpisah sekitar 15 meter.
Dalam aksinya, kedua kelompok massa mengunsung tuntutan yang sama, yakni mendesak Boediono nonaktif dari jabatannya sebagai wakil presiden. Demikian juga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, harus nonaktif, karena keduanya dianggap bertanggung jawab atas skandal Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun.
Setelah rombongan Wapres berlalu, polisi langsung melonggarkan pengamanan. Barikade dibuka. Meskipun tidak ada intruksi pembubaran paksa, namun akhirnya kedua kelompok massa membubarkan diri.
Dijadwalkan malam ini, di Gedung Daerah Provinsi Riau, Wapres akan mengikuti jamuan makan malam bersama gubernur se-Indonesia, bupati dan walikota se-Riau serta sejumlah tokoh masyarakat.***(mad)
Kedatangan Wapres Disambut Dua Kelompok Pendemo
Wapres Boediono akhirnya tiba di Pekanbaru jelang Maghrib tadi. Dua kelompok massa menyambutnya dengan berdemo di Purna MTQ.
Riauterkini-PEKANBARU- Sekitar pukul 18.05 WIB, Selasa (22/12/09) rombongan mobil Wakil Presiden Boediono bergerak dari Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Kedatangan Wapres disambut dua kelompok pengunjuk rasa yang menggelar aksi di depan purna MTQ jalan Jendral Sudirman.
Dua kubu yang mengelar unjuk rasa jelang Maghrib tersebut adalah Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Universita Riau dan Universitas Islam Negeri (UIN) Suksa serta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Riau. Kelompok ini beraksi tepat di samping pintu masuk purna MTQ. Jumlahnya sekitar 40 orang.
Kelompok kedua adalah sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Bersama Ganyang Koruptor (GEBRAK). Massa yang semula berdemo di depan gedung DPRD Riau itu mengambil lokasi di sisi utara purna MTQ, tetapi masih di tepi Jalan Jendral Sudirman. Jumllah kelompok ini sekitar 30 orang.
Kedua kelompok massa tersebut dijaga ketat lebih saratus aparat kepolisian. Saat mobil Wapres dan rombongan melintas suasana mulai remang-remang. Meskipun mereka terus berorasi dan mengibar-kibarkan bendera, namun dipastikan Wapres yang menjadi sasaran aksi mereka, tidak bisa melihat dan mendengar aspirasi mereka. Sebab, selain mereka ditutupi barikade puluhan aparat kepolisian, jarak antara massa dengan Wapres yang lewat cukup jauh, terpisah sekitar 15 meter.
Dalam aksinya, kedua kelompok massa mengunsung tuntutan yang sama, yakni mendesak Boediono nonaktif dari jabatannya sebagai wakil presiden. Demikian juga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, harus nonaktif, karena keduanya dianggap bertanggung jawab atas skandal Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun.
Setelah rombongan Wapres berlalu, polisi langsung melonggarkan pengamanan. Barikade dibuka. Meskipun tidak ada intruksi pembubaran paksa, namun akhirnya kedua kelompok massa membubarkan diri.
Dijadwalkan malam ini, di Gedung Daerah Provinsi Riau, Wapres akan mengikuti jamuan makan malam bersama gubernur se-Indonesia, bupati dan walikota se-Riau serta sejumlah tokoh masyarakat.***(mad)
Kamis, 17 Desember 2009
Gubernur Riau. Dukung Penurunan Emisi Karbon .. di Riau,, Bgm Tentang Izin HTI S. KAMPAR DAN SP3 ANAK PERUSAHAAN RAPP DI RIAU ???
KOPENHAGEN (RP) - Gubernur Riau HM Rusli Zainal menyatakan Provinsi Riau mendukung penuh target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen yang dikemukakan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berpidato di depan peserta KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, Kamis (17/12).
Salah satu langkah strategis dan awal yang dilakukan oleh Riau adalah dengan mengefektifkan Riau Climate Change Center (RCCC).
‘’Segera setelah pulang dari sini, kita akan mengefektivitaskan Riau Climate Change Center. Melibatkan perusahaan dan juga perguruan tinggi. Terutama kita minta untuk menutaskan mapping persoalan perubahan iklim yang dihadapi oleh dan data-data lainnya yang penting dalam upaya kita turut mewujudkan target penurunan emisi 26 persen,’’ ungkap Rusli Zainal saat ditemui di Bella Center, Kopenhagen, Denmark, tempat berlangsungnya konferensi.
Gubernur Rusli Zainal saat itu ikut dalam rombongan presiden yang melakukan lawatan ke beberapa negara mulai dari Belgia, Perancis, Jerman dan berakhir di Kopenhagen, Denmark.
Wartawan Riau Pos Andi Novirianti di Kopenhagen melaporkan bahwa Gubernur juga menyadari bahwa Riau saat ini menjadi perhatian dunia, terutama menyoal kehutanan dan pemanfaatan lahan gambut.
‘’Saya pikir, kita harus paham sektor kehutanan di Provinsi Riau memiliki peranan penting, Tidak saja berkontribusi bagi Riau tetapi untuk negara. Riau juga tidak bisa memutuskan tidak memanfaatkan lahan gambut, karena wilayah kita 51 persen dari gambut. Kalau itu diberlakukan, bisa-bisa ada satu kabupaten yang tidak bisa membangun (Indragiri Hilir, red), karena kawasannya gambut semua,’’ ungkapnya.
Namun, dia menegaskan, beberapa hal mungkin memang perlu diperbaiki dalam soal pengelolaan. Termasuk soal ramainya perdebatan tentang pengelolaan semenanjung Kampar.
‘’Soal pengelolaan lahan gambut oleh RAPP, saya pikir itu biarkan saja diteliti oleh Departemen Kehutanan. Mereka sedang menurunkan tim dan meneliti. Kita tunggu saja hasilnya,’’ imbuhnya
Saat berpidato di konferensi ini, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dana mitigasi, adaptasi dan kerja sama internasional tidak ada artinya tanpa adanya perhatian terhadap pendanaan. Idealnya dana yang diperlukan untuk itu 25-35 miliar dolar AS per tahun hingga tahun 2012.
‘’Negara-negara maju memiliki kemampuan untuk ini. Ini hanya soal kemauan politik. Ingat bahwa miliaran dana diperlukan hanya untuk suatu tetesan kecil. Bandingkan dengan 6 triliun dolar Amerika yang hilang akibat krisis keuangan,’’ ungkap SBY, pada pidatonya di Konvensi Perubahan Iklim Sedunia (UNFCCC) COP 15, di Copenhagen, Denmark, mengingat setakat ini persoalan bantuan pendanaan dari negara-negara maju untuk negara berkembang tidak juga dikemukakan dengan tegas dan jelas oleh negara-negara maju.
Selain menyampaikan itu, SBY juga menegaskan empat hal lainnya. Pertama, semua sepakat untuk untuk membatasi peningkatan suhu di bawah 2 derajat C dan untuk mencapai itu semua mempunyai kewajiban yang sama tetapi berbeda tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Kedua, dia meminta semua negara maju untuk memenuhi janji mereka menurunkan emisi dan sesuai dengan rekomendasi IPCC haruslah 40 persen. ‘’Ini tidak bisa digantikan atau ditunda,’’ ujarnya.
Ketiga, SBY menegaskan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca tidak cukup dari negara maju saja tetapi juga oleh negara berkembang. Itulah sebabnya Indonesia, pada September lalu, meskipun bukan merupakan negara Annex I yang berkewajiban menurunkan emisi tetap secara sukarela memiliki target penurunan emisi hingga 26 pesen. Bahkan akan meningkat hingga 41 persen bila dada bantuan dari negara lain.
Keempat, SBY mendukung adanya MRV (dapat diukur, dilaporkan, dan diaudit) dalam penurunan emisi karbon. Menurutnya hal itu menjadi poin penting untuk memberikan data pasti penurunan emisi yang dilakukan, sekaligus sebagai jaminan dari dukungan dana dari negara maju.(ndi)
Salah satu langkah strategis dan awal yang dilakukan oleh Riau adalah dengan mengefektifkan Riau Climate Change Center (RCCC).
‘’Segera setelah pulang dari sini, kita akan mengefektivitaskan Riau Climate Change Center. Melibatkan perusahaan dan juga perguruan tinggi. Terutama kita minta untuk menutaskan mapping persoalan perubahan iklim yang dihadapi oleh dan data-data lainnya yang penting dalam upaya kita turut mewujudkan target penurunan emisi 26 persen,’’ ungkap Rusli Zainal saat ditemui di Bella Center, Kopenhagen, Denmark, tempat berlangsungnya konferensi.
Gubernur Rusli Zainal saat itu ikut dalam rombongan presiden yang melakukan lawatan ke beberapa negara mulai dari Belgia, Perancis, Jerman dan berakhir di Kopenhagen, Denmark.
Wartawan Riau Pos Andi Novirianti di Kopenhagen melaporkan bahwa Gubernur juga menyadari bahwa Riau saat ini menjadi perhatian dunia, terutama menyoal kehutanan dan pemanfaatan lahan gambut.
‘’Saya pikir, kita harus paham sektor kehutanan di Provinsi Riau memiliki peranan penting, Tidak saja berkontribusi bagi Riau tetapi untuk negara. Riau juga tidak bisa memutuskan tidak memanfaatkan lahan gambut, karena wilayah kita 51 persen dari gambut. Kalau itu diberlakukan, bisa-bisa ada satu kabupaten yang tidak bisa membangun (Indragiri Hilir, red), karena kawasannya gambut semua,’’ ungkapnya.
Namun, dia menegaskan, beberapa hal mungkin memang perlu diperbaiki dalam soal pengelolaan. Termasuk soal ramainya perdebatan tentang pengelolaan semenanjung Kampar.
‘’Soal pengelolaan lahan gambut oleh RAPP, saya pikir itu biarkan saja diteliti oleh Departemen Kehutanan. Mereka sedang menurunkan tim dan meneliti. Kita tunggu saja hasilnya,’’ imbuhnya
Saat berpidato di konferensi ini, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dana mitigasi, adaptasi dan kerja sama internasional tidak ada artinya tanpa adanya perhatian terhadap pendanaan. Idealnya dana yang diperlukan untuk itu 25-35 miliar dolar AS per tahun hingga tahun 2012.
‘’Negara-negara maju memiliki kemampuan untuk ini. Ini hanya soal kemauan politik. Ingat bahwa miliaran dana diperlukan hanya untuk suatu tetesan kecil. Bandingkan dengan 6 triliun dolar Amerika yang hilang akibat krisis keuangan,’’ ungkap SBY, pada pidatonya di Konvensi Perubahan Iklim Sedunia (UNFCCC) COP 15, di Copenhagen, Denmark, mengingat setakat ini persoalan bantuan pendanaan dari negara-negara maju untuk negara berkembang tidak juga dikemukakan dengan tegas dan jelas oleh negara-negara maju.
Selain menyampaikan itu, SBY juga menegaskan empat hal lainnya. Pertama, semua sepakat untuk untuk membatasi peningkatan suhu di bawah 2 derajat C dan untuk mencapai itu semua mempunyai kewajiban yang sama tetapi berbeda tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Kedua, dia meminta semua negara maju untuk memenuhi janji mereka menurunkan emisi dan sesuai dengan rekomendasi IPCC haruslah 40 persen. ‘’Ini tidak bisa digantikan atau ditunda,’’ ujarnya.
Ketiga, SBY menegaskan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca tidak cukup dari negara maju saja tetapi juga oleh negara berkembang. Itulah sebabnya Indonesia, pada September lalu, meskipun bukan merupakan negara Annex I yang berkewajiban menurunkan emisi tetap secara sukarela memiliki target penurunan emisi hingga 26 pesen. Bahkan akan meningkat hingga 41 persen bila dada bantuan dari negara lain.
Keempat, SBY mendukung adanya MRV (dapat diukur, dilaporkan, dan diaudit) dalam penurunan emisi karbon. Menurutnya hal itu menjadi poin penting untuk memberikan data pasti penurunan emisi yang dilakukan, sekaligus sebagai jaminan dari dukungan dana dari negara maju.(ndi)
Jumat, 04 Desember 2009
Demo Dukung Usut Bank Century GMKI Dicuekin DPRD Riau
Demo Dukung Usut Bank Century GMKI Dicuekin DPRD Riau
Puluhan aktivis GMKI kecewa. Aksi unjuk rasa mereka dicuekin anggota DPRD Riau. Mereka kemudian menyampaikan aspirasi ke taman makam pahlawan.
Riauterkini-PEKANBARU- Puluhan aktifis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jumat (4/12) sekitar pukul 11.00 WIB mendatangi kantor DPRD Riau di Jalan Sudirman Pekanbaru. Mereka meminta lembaga yudikatif agar profesional dan minta agar kasus Bank Century yang disebut-sebut melibatkan Wakil Presiden RI Budiono segera diusut tuntas hingga keakar-akarnya.
Setelah hampir 15 menit para pendemo melancarkan aksinya ternyata para anggota DPRD Riau yang berkompeten menanggapi hal tersebut tidak mau menjumpai para aksi demo dan membiarkan mereka begitu saja. Merasa dicuekin para anggota DPRD Riau maka para pendemo berbalik arah dan melancarkan aksinya di depan makam pahlawan Kusuma Dharma Jalan Sudirman.
Dalam surat peryataan sikap mereka tentang kasus Bank Century tersebut dikatakan diantaranya bahwa mereka minta agar dapat segera membongkar dan mengusut tuntas kasus Bank Century, selamatkan uang rakyat, dan kembalikan uang nasabah, melibatkan Wakil Presiden RI Budiono dan Sri Mulyani Mentri Keuangan RI bertanggungjawab dalam kasus tersebut.
Setelah hampir setengah jam para pendemo melancarkan aksinya dengan pengawalan ketat dari anggota Samapta Polda Riau dan jajaran maka para pendemo membubarkan diri dengan tertip dan kembali kekampusnya masing-masing dengan menggunakan beberapa Bus angkutan mahasiswa.
Sebelum itu Koordinator Lapangan (Korlap) GMKI G.Hutagalung mengatakan bahwa apabila dalam beberapa hari ini surat pernyataan mereka tentang kasus Bank Century tidak ditanggapi para anggota DPRD Riau dan aparat penegak hukum lainnya maka ia akan datang kembali dengan jumlah lebih besar dan bergabung dengan HMI Riau.
"Apabila dalam beberapa hari ini hal tersebut tidak juga ditanggapi maka mereka akan kembali berdemo dengan jumlah massa lebih banyak lagi dan bergabung dengan HMI Riau," terangkan G. hutagalung. Selain itu mereka juga merencanakan untuk kembali berdemo pada tanggal 9 Desember nanti.***(vila)
Puluhan aktivis GMKI kecewa. Aksi unjuk rasa mereka dicuekin anggota DPRD Riau. Mereka kemudian menyampaikan aspirasi ke taman makam pahlawan.
Riauterkini-PEKANBARU- Puluhan aktifis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jumat (4/12) sekitar pukul 11.00 WIB mendatangi kantor DPRD Riau di Jalan Sudirman Pekanbaru. Mereka meminta lembaga yudikatif agar profesional dan minta agar kasus Bank Century yang disebut-sebut melibatkan Wakil Presiden RI Budiono segera diusut tuntas hingga keakar-akarnya.
Setelah hampir 15 menit para pendemo melancarkan aksinya ternyata para anggota DPRD Riau yang berkompeten menanggapi hal tersebut tidak mau menjumpai para aksi demo dan membiarkan mereka begitu saja. Merasa dicuekin para anggota DPRD Riau maka para pendemo berbalik arah dan melancarkan aksinya di depan makam pahlawan Kusuma Dharma Jalan Sudirman.
Dalam surat peryataan sikap mereka tentang kasus Bank Century tersebut dikatakan diantaranya bahwa mereka minta agar dapat segera membongkar dan mengusut tuntas kasus Bank Century, selamatkan uang rakyat, dan kembalikan uang nasabah, melibatkan Wakil Presiden RI Budiono dan Sri Mulyani Mentri Keuangan RI bertanggungjawab dalam kasus tersebut.
Setelah hampir setengah jam para pendemo melancarkan aksinya dengan pengawalan ketat dari anggota Samapta Polda Riau dan jajaran maka para pendemo membubarkan diri dengan tertip dan kembali kekampusnya masing-masing dengan menggunakan beberapa Bus angkutan mahasiswa.
Sebelum itu Koordinator Lapangan (Korlap) GMKI G.Hutagalung mengatakan bahwa apabila dalam beberapa hari ini surat pernyataan mereka tentang kasus Bank Century tidak ditanggapi para anggota DPRD Riau dan aparat penegak hukum lainnya maka ia akan datang kembali dengan jumlah lebih besar dan bergabung dengan HMI Riau.
"Apabila dalam beberapa hari ini hal tersebut tidak juga ditanggapi maka mereka akan kembali berdemo dengan jumlah massa lebih banyak lagi dan bergabung dengan HMI Riau," terangkan G. hutagalung. Selain itu mereka juga merencanakan untuk kembali berdemo pada tanggal 9 Desember nanti.***(vila)
30 M RIAU AIRLANE RAL HILANG DALAM KATA RUGI ...
Jum’at, 4 Desember 2009 15:22
Pesawat RJ-100 Milik RAL Bukukan Kerugian Rp 30 Miliar
Keberadaan rute Pekanbaru-Jakarta pesawat RJ-100 milik PT. RAL menjadi benalu. Selama 9 bulan diopeasikan sukses bukukan kerugian Rp 30 miliar.
Riauterkini-PEKANBARU- Salah satu kelemahan mantan Dirut PT. Riau Airlines (RAL) Samudera Sukardi adalah membiarkan rute Pekanbaru-Jakarta dengan pesawat RJ-100 menggerogoti kemampuan keuangan perusahaan. Padahal, sejak Januari dibuka rute tersebut belum pernah sekalipun membukukan keuntungan, melainkan dipastikan selalu merugi. Sebab, antara biaya operasional dengan pemasukan tidak sebanding.
Berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan PT. RAL, sejak Januari hingga September rute Pekanbaru-Jakarta pesawat RJ-100 telah menimbulkan kerugian sekitar Rp 30 miliar. “Rugi terus sejak dibuka. Mulai Januari sampai September tercatat kerugiannya mencapai Rp 30 miliar,” ujar Komisaris Utama PT. RAL yang juga Setdaprov Riau Wan Syamsir Yus kepada sejumlah wartawan, termasuk riauterkini di ruang kerjanya, Jumat (4/12/09).
Dijelaskan Wan Syamsir, kerugian itu pasti timbul karena secara teknis pesawat jenis RJ-100 dengan 4 mesin memang tak lazim digunakan melayani rute penjang. Biaya yang harus dikeluarkan jauh melebihi pemasukan yang bisa diterima dari penjualan tiket. “Penuh pun penumpangnya dari atau ke Jakarta, tetap saja rugi, karena biayanya terlalu besar,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, sejak awal Dewan Komisaris sudah mengingatkan agar rute Pekanbaru-Jakarta dikurangi, namun Samudera tak kunjung meresponnnya. Kondisi tersebut menyebabkan keuntungan yang didapat RAL dari rute lain dengan pesawat Foker 50 harus tersedot untuk menutupi biaya operasional dua RJ-100.
Baru belakangan ini Samudera merespon dengan mengalihkan satu pesawat RJ-100 untuk melayani rute Medan-Pekanbaru-Batam, namun sudah terlambat, kondisi keungan RAL sudah terlanjut memburuk.***(mad)
Pesawat RJ-100 Milik RAL Bukukan Kerugian Rp 30 Miliar
Keberadaan rute Pekanbaru-Jakarta pesawat RJ-100 milik PT. RAL menjadi benalu. Selama 9 bulan diopeasikan sukses bukukan kerugian Rp 30 miliar.
Riauterkini-PEKANBARU- Salah satu kelemahan mantan Dirut PT. Riau Airlines (RAL) Samudera Sukardi adalah membiarkan rute Pekanbaru-Jakarta dengan pesawat RJ-100 menggerogoti kemampuan keuangan perusahaan. Padahal, sejak Januari dibuka rute tersebut belum pernah sekalipun membukukan keuntungan, melainkan dipastikan selalu merugi. Sebab, antara biaya operasional dengan pemasukan tidak sebanding.
Berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan PT. RAL, sejak Januari hingga September rute Pekanbaru-Jakarta pesawat RJ-100 telah menimbulkan kerugian sekitar Rp 30 miliar. “Rugi terus sejak dibuka. Mulai Januari sampai September tercatat kerugiannya mencapai Rp 30 miliar,” ujar Komisaris Utama PT. RAL yang juga Setdaprov Riau Wan Syamsir Yus kepada sejumlah wartawan, termasuk riauterkini di ruang kerjanya, Jumat (4/12/09).
Dijelaskan Wan Syamsir, kerugian itu pasti timbul karena secara teknis pesawat jenis RJ-100 dengan 4 mesin memang tak lazim digunakan melayani rute penjang. Biaya yang harus dikeluarkan jauh melebihi pemasukan yang bisa diterima dari penjualan tiket. “Penuh pun penumpangnya dari atau ke Jakarta, tetap saja rugi, karena biayanya terlalu besar,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, sejak awal Dewan Komisaris sudah mengingatkan agar rute Pekanbaru-Jakarta dikurangi, namun Samudera tak kunjung meresponnnya. Kondisi tersebut menyebabkan keuntungan yang didapat RAL dari rute lain dengan pesawat Foker 50 harus tersedot untuk menutupi biaya operasional dua RJ-100.
Baru belakangan ini Samudera merespon dengan mengalihkan satu pesawat RJ-100 untuk melayani rute Medan-Pekanbaru-Batam, namun sudah terlambat, kondisi keungan RAL sudah terlanjut memburuk.***(mad)
Rabu, 25 November 2009
Langganan:
Postingan (Atom)