KOPENHAGEN (RP) - Gubernur Riau HM Rusli Zainal menyatakan Provinsi Riau mendukung penuh target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen yang dikemukakan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berpidato di depan peserta KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, Kamis (17/12).
Salah satu langkah strategis dan awal yang dilakukan oleh Riau adalah dengan mengefektifkan Riau Climate Change Center (RCCC).
‘’Segera setelah pulang dari sini, kita akan mengefektivitaskan Riau Climate Change Center. Melibatkan perusahaan dan juga perguruan tinggi. Terutama kita minta untuk menutaskan mapping persoalan perubahan iklim yang dihadapi oleh dan data-data lainnya yang penting dalam upaya kita turut mewujudkan target penurunan emisi 26 persen,’’ ungkap Rusli Zainal saat ditemui di Bella Center, Kopenhagen, Denmark, tempat berlangsungnya konferensi.
Gubernur Rusli Zainal saat itu ikut dalam rombongan presiden yang melakukan lawatan ke beberapa negara mulai dari Belgia, Perancis, Jerman dan berakhir di Kopenhagen, Denmark.
Wartawan Riau Pos Andi Novirianti di Kopenhagen melaporkan bahwa Gubernur juga menyadari bahwa Riau saat ini menjadi perhatian dunia, terutama menyoal kehutanan dan pemanfaatan lahan gambut.
‘’Saya pikir, kita harus paham sektor kehutanan di Provinsi Riau memiliki peranan penting, Tidak saja berkontribusi bagi Riau tetapi untuk negara. Riau juga tidak bisa memutuskan tidak memanfaatkan lahan gambut, karena wilayah kita 51 persen dari gambut. Kalau itu diberlakukan, bisa-bisa ada satu kabupaten yang tidak bisa membangun (Indragiri Hilir, red), karena kawasannya gambut semua,’’ ungkapnya.
Namun, dia menegaskan, beberapa hal mungkin memang perlu diperbaiki dalam soal pengelolaan. Termasuk soal ramainya perdebatan tentang pengelolaan semenanjung Kampar.
‘’Soal pengelolaan lahan gambut oleh RAPP, saya pikir itu biarkan saja diteliti oleh Departemen Kehutanan. Mereka sedang menurunkan tim dan meneliti. Kita tunggu saja hasilnya,’’ imbuhnya
Saat berpidato di konferensi ini, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dana mitigasi, adaptasi dan kerja sama internasional tidak ada artinya tanpa adanya perhatian terhadap pendanaan. Idealnya dana yang diperlukan untuk itu 25-35 miliar dolar AS per tahun hingga tahun 2012.
‘’Negara-negara maju memiliki kemampuan untuk ini. Ini hanya soal kemauan politik. Ingat bahwa miliaran dana diperlukan hanya untuk suatu tetesan kecil. Bandingkan dengan 6 triliun dolar Amerika yang hilang akibat krisis keuangan,’’ ungkap SBY, pada pidatonya di Konvensi Perubahan Iklim Sedunia (UNFCCC) COP 15, di Copenhagen, Denmark, mengingat setakat ini persoalan bantuan pendanaan dari negara-negara maju untuk negara berkembang tidak juga dikemukakan dengan tegas dan jelas oleh negara-negara maju.
Selain menyampaikan itu, SBY juga menegaskan empat hal lainnya. Pertama, semua sepakat untuk untuk membatasi peningkatan suhu di bawah 2 derajat C dan untuk mencapai itu semua mempunyai kewajiban yang sama tetapi berbeda tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Kedua, dia meminta semua negara maju untuk memenuhi janji mereka menurunkan emisi dan sesuai dengan rekomendasi IPCC haruslah 40 persen. ‘’Ini tidak bisa digantikan atau ditunda,’’ ujarnya.
Ketiga, SBY menegaskan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca tidak cukup dari negara maju saja tetapi juga oleh negara berkembang. Itulah sebabnya Indonesia, pada September lalu, meskipun bukan merupakan negara Annex I yang berkewajiban menurunkan emisi tetap secara sukarela memiliki target penurunan emisi hingga 26 pesen. Bahkan akan meningkat hingga 41 persen bila dada bantuan dari negara lain.
Keempat, SBY mendukung adanya MRV (dapat diukur, dilaporkan, dan diaudit) dalam penurunan emisi karbon. Menurutnya hal itu menjadi poin penting untuk memberikan data pasti penurunan emisi yang dilakukan, sekaligus sebagai jaminan dari dukungan dana dari negara maju.(ndi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar